Peta Islam yang Digugat Komunitas Muslim Austria

REPUBLIKA.CO.ID, WINA -- Kelompok Muslim di Austria berencana untuk mengajukan gugatan terhadap pemerintah Kanselir Sebastian Kurz karena mengungkap "peta Islam" yang kontroversial. Peta berisi lokasi Masjid dan komunitas Islam itu dianggap berpotensi disalahgunakan.

Pemuda Muslim Austria mengecam pemerintah karena menerbitkan "peta Islam", yang mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi Muslim di seluruh negeri. 

"Penerbitan semua nama, fungsi dan alamat dari institusi Muslim menunjukkan sebuah tindakan kelewat batas yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata kelompok itu seperti dikutip Aljazeera pada Ahad (30/5).

Menteri Integrasi Susanne Raab meluncurkan situs web yang disebut Peta Nasional Islam, dengan nama dan lokasi lebih dari 620 masjid, asosiasi, dan pejabat serta kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Kelompok Komunitas Agama Islam di Austria (IGGOE) memperingatkan agar tidak menstigmatisasi semua Muslim yang tinggal di Austria sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu. 

"Kampanye ini memicu rasisme dan menghadapkan warga Muslim pada risiko keamanan besar-besaran," tulis IGGOE dalam keterangannya. 

Kanselir Austria telah berulang kali mengecam apa yang disebutnya "Islam politik". Menurut Menteri Integrasi, peta itu tidak ditujukan untuk mencurigai umat Islam secara umum. 

"Tujuannya untuk melawan ideologi politik, bukan agama," bela Susanne. 

Laporan serangan anti-Muslim di Austria telah meningkat sejak serangan mematikan di Wina November lalu. Peta tersebut telah meningkatkan ketegangan antara Partai Rakyat Austria yang konservatif di Kurz dan mitra koalisinya, Partai Hijau.

Juru bicara Partai Hijau Austria untuk integrasi dan keragaman Faika El-Nagashi menulis di Twitter bahwa tidak ada anggota partai yang terlibat di dalamnya atau diberitahu sebelumnya. Dia menambahkan proyek tersebut bertentangan dengan kebijakan integrasi dan dialog yang seharusnya terlihat.

Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Sabtu (29/5), kementerian luar negeri Turki mengatakan kebijakan xenofobia, rasis dan anti-Islam Austria meracuni kohesi sosial dan partisipasi. 

"Penting bagi Austria untuk berhenti menargetkan imigran dan Muslim dengan memberi label pada mereka dan mengadopsi kebijakan yang bertanggung jawab," katanya. 

Uskup Lutheran Injili Jerman Michael Chalupka juga menyatakan keprihatinannya dan meminta Susanne untuk menghapus situs web tersebut. rizky surya