REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menyayangkan bocornya sertifikat vaksin milik Presiden Joko Widodo. Menurutnya, hal tak bertanggung jawab tersebut perlu segera diselidiki aparat penegak hukum.
"Kalau betul, perlu penyelidikan apa yang sedang terjadi, siapa yang sedang bermain-main untuk mencuri itu, apa manfaatnya dan apa kegunannya," ujar Rahmad saat dihubungi, Jumat (3/9).
Pihak kepolisian perlu segera melakukan pendalaman terhadap bocornya sertifikat vaksin milik Jokowi. Sebab, bukan merupakan hal yang benar untuk menyebarkan data pribadi seseorang di media sosial.
"Artinya memang data itu kan punya publik dan privasi publik dengan segala data pribadi kan sudah jadi ranah pribadi yang tidak boleh disebarkan," ujar Rahmad.
Semua pihak yang terlibat dalam bocornya data tersebut juga perlu diselidiki oleh aparat penegak hukum. Mulai dari yang mencuri hingga menyebarkan data milik orang nomor satu di Indonesia itu.
"Ini harus didalami dan dituntaskan siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang mengambil data itu, itu harus dipertanggung jawabkan dari sisi hukum," ujar Rahmad.
Diketahui, surat keterangan vaksinasi Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilihat secara umum melalui PeduliLindungi. Hal itu terungkap setelah seorang warganet mengunggah tangkapan layar surat vaksinasi milik Jokowi di media sosial, Twitter.
Dari unggahannya tersebut, terpampang jelas identitas lengkap Jokowi mulai dari nama, tanggal lahir hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Barcode dua dimensi atau akrab dikenal dengan quick response code (QR code) juga terpampang tanpa disensor oleh pengunggahnya.
Selain itu, terdapat pula keterangan bahwa Jokowi sudah menjalani vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua pada 27 Januari 2021. Terlihat dari aktivitasnya, pengunggah dapat bebas mengakses sertifikat vaksin milik orang lain. Terbukti halnya ia bisa memeriksa sertifikat milik Jokowi.
