REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI Elly Rachmat Yasin angkat suara atas keputusan Jepang yang membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ke laut. Elly mendesak Indonesia mengurangi impor seafood atau makanan laut dari Jepang.
"Pemerintah Indonesia harus memeriksa ketat produk seafood dari Jepang," kata Elly dalam keterangannya pada Selasa (17/10/2023).
Elly menilai Pemerintah Jepang wajib menanggung penuh terhadap biaya pemeriksaan seafood dari Jepang. Hal ini bertujuan memastikan keselamatan rakyat Indonesia yang mengonsumsi seafood.
"Indonesia perlu menekan Jepang agar bertanggung jawab atas pemeriksaan keamanan pangan itu," ujar Elly.
Elly menyinggung Jepang selama ini menganggap rendah kualitas ekspor perikanan yang berasal dari Indonesia. Padahal kini menurutnya produk seafood Jepanglah yang bermasalah.
"Disebutnya, produk perikanan kita di bawah standar sehingga mengalami kendala masuk ke Jepang. Kini kita minta Jepang bertanggung jawab atas seluruh biaya pemeriksaan produk perikanan yang diekspornya," ujar Elly.
Politisi Fraksi PPP itu juga mengatakan Indonesia perlu bereaksi pada keputusan Jepang membuang limbah puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima. Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk dapat memperketat pemeriksaan semua produk makanan asal Jepang.
"Saya minta menteri Perdagangan Indonesia mengurangi impor seafood asal Jepang. Juga mendesak pemerintah memeriksa dengan cermat semua produk makanan asal Jepang karena kecerobohan Jepang ini sungguh mengkhawatirkan," ucap legislator asal Dapil Kabupaten Bogor atau Jawa Barat V itu.
Diketahui, Jepang telah memulai fase kedua pembuangan air limbah radioaktif Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut pada Kamis (5/10/2023). Sama seperti fase pertama, pada tahap kedua ini Jepang juga berencana merilis sekitar 7.800 ton air limbah PLTN Fukushima ke Samudra Pasifik.
Sebanyak tiga reaktor di PLTN Fukushima hancur saat Jepang dilanda gempa dan tsunami pada 2011. Pelepasan sejumlah besar radiasi terjadi saat itu.
