REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan Palestina-Israel kembali memanas. Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, meminta PBB untuk berperan lebih aktif dalam rangka memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konfliknya.
"Tidak terlihatnya PBB dalam penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," kata Meutya, Rabu (11/10).
Ia meminta Pemerintah Indonesia terus konsisten berpegang teguh kepada amanat konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan dari muka bumi. Serta, senantiasa terus mendukung kemerdekaan bangsa Palestina.
Selain itu, ia meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap WNI. Semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik, baik yang ada di Gaza maupun Tepi Barat.
"Sesuai tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," ujar Meutya.
Meutya menilai, konflik Hamas dan Israel saat ini tidak lepas dari akar yang terjadi sejak 1948 direbutnya wilayah Palestina oleh Israel. Lalu, segala bentuk kekerasan dan diskriminasi oleh Israel terhadap Palestina.
Terkait konflik yang kembali terjadi, ia meminta semua pihak yang berkonflik dalam perang antara Hamas dengan Israel mulai memikirkan jalur dialog. Sekaligus, mencari solusi jangka pendek dan panjang.
Untuk solusi jangka pendek, ia menyarankan, dengan menghentikan segala bentuk kekerasan, baik dari Hamas maupun Israel. Serta, dukungan dari negara-negara untuk mewujudkan perdamaian lewat two-state solution.
"Di mana, terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," kata Meutya.
Sebelumnya, hubungan Palestina-Israel kembali memanas usai konflik yang pecah di Jalur Gaza. Aksi saling serang dilakukan pasukan militan Hamas dan Israel yang mengakibatkan banyak korban jiwa di kedua pihak.
