Antonio Guterres Kembali Ditunjuk Jadi Sekjen PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ditunjuk untuk mengemban posisinya pada masa jabatan lima tahun kedua pada Jumat (18/6) waktu setempat. Penunjukkan ini disetujui oleh Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara.

"Saya akan memberikan segalanya untuk memastikan tumbuhnya kepercayaan di antara negara-negara besar dan kecil, untuk membangun jembatan, dan untuk terlibat tanpa henti dalam membangun kepercayaan," kata Guterres kepada Majelis Umum setelah mengambil sumpah jabatan.

Dewan Keamanan beranggotakan 15 orang awal bulan ini merekomendasikan Majelis Umum untuk mengangkat kembali Guterres. Masa jabatan keduanya dimulai pada 1 Januari 2022.

Guterres menggantikan Ban Ki-moon pada Januari 2017 atau beberapa pekan sebelum Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat (AS). Sebagian besar masa jabatan pertama Guterres difokuskan untuk menghadapi Trump, yang mempertanyakan nilai PBB dan multilateralisme.

AS adalah penyumbang keuangan terbesar PBB. Negara tersebut bertanggung jawab atas 22 persen anggaran reguler dan sekitar seperempat anggaran pemeliharaan perdamaian. Presiden AS Joe Biden, yang mulai menjabat pada Januari, telah mulai memulihkan pemotongan dana yang diputuskan oleh Trump ke badan-badan PBB dan terlibat kembali dengan badan dunia itu.

Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan, PBB menghadapi tantangan bersejarah. Namun dia berharap dengan Guterres yang memimpin lima tahun ke depan akan melihat lebih banyak perdamaian, lebih banyak keamanan, dan lebih banyak kemakmuran daripada yang terakhir.

"Ini akan membutuhkan kerja keras, kemauan politik, dan akuntabilitas dari semua negara anggota PBB," katanya dalam sebuah pernyataan. Menurutnya setiap negara anggota harus memiliki "komitmen yang berapi-api" terhadap hak asasi manusia.

Guterres (72 tahun) adalah perdana menteri Portugal dari 1995 hingga 2002 dan kepala badan pengungsi PBB dari 2005 hingga 2015. Sebagai sekretaris jenderal, ia menjadi pemimpin PBB untuk aksi iklim, vaksin COVID-19 untuk semua, dan kerja sama digital.

Ketika dia mengambil kendali sebagai Sekjen PBB, badan dunia itu berjuang untuk mengakhiri perang dan menangani krisis kemanusiaan di Suriah dan Yaman. Konflik-konflik itu masih belum terselesaikan, dan Guterres juga sekarang menghadapi keadaan darurat di Myanmar dan wilayah Tigray di Ethiopia.