Satgas: Semua akan Divaksin pada Waktunya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengapresiasi upaya pihak swasta yang sudah mulai mendata seluruh karyawannya dalam program vaksinasi mandiri. Vaksinasi Covid-19 secara mandiri memang belum pasti kapan bisa dimulai. Namun para pemilik usaha mulai menginisiasai pendataan agar kapan pun vaksinasi mandiri bergulir, data penerima vaksin sudah lengkap.  

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan, prioritas pemberian vaksin untuk tahap awal adalah petugas medis atau kelompok SDM kesehatan serta lansia. Kelompok prioritas ini, ujar Wiku, ditentukan dari skala risiko yang dimiliki.

Petugas medis berisiko karena bersinggungan langsung dengan pasien Covid-19, sementara lansia berisiko karena punya potensi perburukan kesehatan yang lebih tinggi. Angka kematian yang mengancam kelompok lansia pun tinggi.

"Prinsipnya, pemerintah prioritas pemberian vaksinasi kepada yang berisiko secara bertahap sesuai etika medis. Pemerintah apresiasi setiap masukan termasuk program vaksin gotong royong yang dapat akselerasi program vaksinasi," ujar Wiku dalam keterangan pers, Selasa (9/2).

Namun di luar animo masyarakat yang tinggi terhadap vaksinasi, Wiku menegaskan bahwa pada akhirnya seluruh masyarakat yang masuk kriteria akan mendapat jatah suntikan vaksin Covid-19. Yang membedakan hanyalah kapan waktunya karena disesuaikan dengan skala risiko dan ketersediaan vaksin.

"Jadi kekebalan komunitas yang jadi tujuan kita saat ini dapat tercapai jika setidaknya 70 persen atau mayoritas masyarakat tervaksinasi. Sehingga pada akhirnya semua orang yang memenuhi kriteria menerima vaksin akan divaksinasi. Yang berbeda hanya waktu pemberian saja," katanya.

Wiku mengingatkan agar seluruh pihak, termasuk pihak swasta, untuk ikut mendukung program vaksinasi mandiri. Kebijakan ini diyakini dapat mempercepat program vaksinasi dan mempersingkat tercapainya herd immunity atau kekebalan komunitas. Hanya saja, Wiku mengingatkan, pelaksanaan vaksinasi mandiri tetap harus menunggu izin pemerintah.

"Mohon kerja samanya untuk bergotong royong, sukseskan program vaksinasi termasuk melakukan tahap vaksinasi di bawah izin resmi pemerintah," katanya.

Dikutip dari siaran pers resminya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah menghimpun data jumlah perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi tersebut untuk karyawan dan keluarga karyawannya.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, juga melakukan sosialisasi terkait hal ini dan ternyata antusiasme swasta dari berbagai sektor sangat tinggi untuk mengikuti program ini," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani.

Rosan menyebutkan, animo vaksinasi mandiri yang tinggi didominasi oleh perusahaan padat karya dan  perusahaan yang berada di zona merah. Antusias juga ditunjukan dengan banyaknya perusahaan dari sektor perbankan, manufaktur, tekstil, logistik dan sektor lainnya yang sudah mendaftar. Rosan juga mengaku terkejut lantaran sejumlah pelaku UMKM juga menyampaikan minatnya menjalankan vaksinasi mandiri.

Menurutnya, vaksinasi mandiri lebih efisien dibandingkan pelaksanaan tes cepat antigen atau tes diagnostik RT PCR. Vaksinasi juga diyakini akan mengembalikan lagi ritme operasional perusahaan, termasuk jumlah pekerja.

"Perusahaan-perusahaan mengharapkan agar vaksinasi bisa segera dilaksanakan sehingga memberikan rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas. Kita juga berharap agar iklim usaha segera pulih dan perekonomian dapat bergerak," katanya.