Hotman Sindir Kubu Ganjar-Mahfud, Suara Jeblok Tapi Ingin Menang di MK
Hotman menilai saksi yang didatang Ganjar-Mahfud justru menguntungkan Prabowo-Gibran.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota tim hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea tertawa ketika tim Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam sidang sengketa pemilihan presiden (Pilpres) di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, ahli-ahli tersebut disebutnya malah menguntungkan pihaknya.
Salah satunya adalah saksi ahli yang merupakan psikolog, yang menyebut Prabowo justru menunjukkan sikap yang tenang ketika masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk "joget gemoy" yang justru menghadirkan efek elektoral terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) itu.
"Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 mau ke mana sih? sudah suaranya parah banget, parah, parah banget, masih pingin menang lagi di MK, nggak tahu diri apa," ujar Hotman di jeda sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Tim hukum Ganjar-Mahfud juga memanggil saksi ahli yang merupakan seorang ahli informasi dan teknologi (IT) juga menyampaikan masalah dari Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Namun, saksi tersebut mengakui belum pernah melakukan audit forensik terhadap Sirekap.
"Belum pernah, hanya asumsi-asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara mengadili adalah mengadili perkara omon-omon atau lama-lama apa ya omon-omon, onde-onde," ujar Hotman.
Sementara itu, kuasa hukum Ganjar-Mahfud akan melayangkan surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Selain mengusulkan pemanggilan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
"Bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi, yang terlibat dengan ketidaknetralan dalam kampanye," ujar kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.
"Kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos," katanya melanjutkan.