Alasan PKS Yakin Anies-Muhaimin akan Raih Tiga Perempat Suara Warga NU yang Terpecah

PKS yakin suara warga Nahdlatul Ulama akan terpecah di Pilpres 2024.

Republika/Putra M. Akbar
Bacapres Anies Baswedan (kiri) dan Bacawapres Muhaimin Iskandar menyapa pendukungnya pada acara senam dan jalan bareng AMIN di Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023). Kegiatan yang diikuti oleh ribuan simpatisan dan kader partai dari Koalisi Perubahan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024.
Rep: Ronggo Astungkoro, Fauziah Mursid Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini suara warga Nahdlatul Ulama (NU) akan terpecah pada Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Alhabsyi pun berani menargetkan sebanyak tiga perempat warga NU mendukung bakal pasangan calon presiden-wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Baca Juga

"Sangat mungkin suara NU terpecah dua, bisa jadi tiga perempat dan sepertiga, tentunya yang tiga perempat pasangan Anies-Muhaimin,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Ahad (29/10/2023).

Menurut dia, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan "kendaraan" yang strategis bagi Muhaimin dalam kontestasi Pilpres 2024. Muhaimin memiliki pengaruh yang signifikan di wilayah yang menjadi basisnya dalam jaringan Nahdlatul Ulama (NU).

"Buat saya enjoy saja, karena apa pun jadinya PKB tetap kendaraannya Muhaimin. Dan Muhaimin relatif menguasai NU di wilayah dia,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, dia menilai Koalisi Perubahan akan menantikan perkembangan yang akan terjadi di lapangan. Dan bagaimana faktor-faktor itu akan mempengaruhi dinamika politik dan perolehan suara di masa yang akan datang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, serta Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pasangan Anies-Muhaimin diusung dan didukung oleh Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Ummat.

Pasangan Ganjar-Mahfud diusung dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Sedangkan pasangan Prabowo-Gibran diusung dan didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Garda Republik Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), serta Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

 

Sebelumnya, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengakui, peta suara warga NU terhadap tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam survei terkini menunjukkan hal yang natural bagi NU. Di mana, kata dia, suara NU sejak dahulu memang tersebar dan tidak terarah ke kelompok tertentu saja.

“Memang suara NU kan dari dulu tersebar ya. Tersebar di banyak partai dan di banyak calon-calon presiden. Jadi memang begitu. Ini natural saja. Suara NU itu sama dengan suara bangsa Indonesia, tersebar di mana-mana. Kyainya juga begitu, tersebar di mana-mana,” ujar Ulil ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Dia mengatakan, PBNU sebagai lembaga resmi pun tidak akan mendikte suara warganya. Sebab, PBNU bukan kontestan politik. Dengan posisi tersebut, kata dia, PBNU tidak punya kapasitas untuk mengarahkan suara kepada kelompok tertentu. Dengan begitu, masing-masing warga NU punya suara yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

“PBNU bukan partai politik karena itu tidak mempunyai kapasitas untuk mengarahkan suara ke kelompok tertentu. Masing-masing warga NU punya suara yang berbeda-beda,” jelas dia. 

Ulil menambahkan, PBNU punya panduan berpolitik yang dirumuskan dalam Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta, pada 1989. Di mana, panduan berpolitik PBNU itu berisi sembilan pedoman, yang salah satunya adalah memungkinkan adanya perbedaan aspirasi politik di antara warga NU dengan menggunakan cara yang berakhlak dan menghargai pilihan masing-masing.

“Salah satunya adalah perbedaan aspirasi politik di antara warga NU itu dimungkinkan, tapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang tidak berakhlak. Harus berakhlak, tawadhu, dan menghargai pilihan masing-masing,” kata dia.

 

Adapun, Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tak khawatir jika nantinya suara warga NU terpecah akibat kader NU digandeng sejumlah bakal calon presiden. "Kalau terpecah, ya nggak apa-apa juga. Kalau semua wakilnya dari NU kan nggak jadi masalah. Terpecah untuk semuanya juga, nggak ada masalah. Misalnya untuk NU ada yang ini, di sini ada NU-nya, kan berarti sama saja. Nggak apa-apa," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangannya, Rabu (4/10/2023).

 

Kiai Ma'ruf menilai, banyak kader NU yang potensial untuk menjadi pemimpin masa mendatang termasuk mengisi posisi calon wakil presiden. "Saya kira ya di NU kan memang banyak potensi yang bisa diambil untuk jadi wapres lah, karena itu tidak heran kalau kemudian calon presiden itu juga melirik wakil-wakil dari NU," ujarnya. 

Karena itu, dia mempersilakan pihak-pihak yang ingin menggandeng kader NU untuk Pilpres 2024. "Saya kira kita dari NU mempersilakan, siapa yang dianggap baik dan bisa memenuhi harapan untuk membangun Indonesia ke depan yang lebih sejahtera dan lebih maju. Putra-putra NU itu dipersilakan untuk diambil," ujarnya.

 

 
Berita Terpopuler