Baru Dilantik, Tri Adhianto Tjahyono akan Diberhentikan Sebagai Wali Kota Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- DPRD Kota Bekasi akan menggelar sidang paripurna tentang usulan pemberhentian Tri Adhianto Tjahyono sebagai wali kota Bekasi. Agenda sidang usulan pemberhentian tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPRD Kota Bekasi HM Saifuddaulah.

"Ya benar," kata Saifuddaulah saat dihubungi Republika.co.id di Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar), Kamis (24/8/2023).

Saifuddaulah mengatakan, usulan pemberhentian Tri Adhianto sesuai amanah Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut menjelaskan pemberhentian kepala daerah wakil kepala daerah diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui menteri dalam negeri atau gubernur.

"Alasannya berkaitan dengan regulasi sebagai diatur di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 di Pasal 79 ayat 1," katanya.

Menurut politikus PKS tersebut, usulan pemberhentian juga sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 2020/3262/SG/2015 tentang Pemberhentian Kepala Daerah. "Surat edaran itu terkait berakhirnya usul pemberhentian bupati, atau walikota atau waki bupati untuk disampaikan paling lambat 30 hari sebelum berakhir jabatan wali kota atau bupati," kata Saifuddaulah.

Dia menjelaskan, DPRD Kota Bekasi sudah mengusulkan tiga nama untuk menjadi penjabat (pj) wali kota Bekasi. Selain DPRD Kota Bekasi yang mengusulkan tiga nama, Kemendagri juga mengusulkan tiga nama untuk dipilih presiden.

"Total sembilan nama itu dibahas dimunculkan tiga nama, lalai diusulkan ke presiden melalui Setneg. Itulah ketentuan di dalam Peraturan Kemendagri," ucap Saifuddaulah.

Tri Adhianto baru dilantik menjadi wali kota Bekasi definitif oleh Gubernur Jabar M Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (21/8/2023). Selama ini, Tri Adhianto yang merupakan wakil wali kota Bekasi hanya berstatus pelaksana tugas (plt) wali kota Bekasi. Hal itu lantaran Rahmat Effendi alias Pepen terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 5 Januari 2022.

Ridwan Kamil menjelaskan, pelantikan Tri sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3228 Tahun 2023 tentang Pengesehan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Provinsi Jabar. Tri diangkat sebagai wali kota Bekasi pada sisa masa jabatan 2018-2023 menggantikan Rahmat Effendi yang telah menjadi terpidana korupsi.

Ridwan Kamil mengatakan, Tri telah membuktikan dedikasinya dalam meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, serta mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Kota Bekasi. "Saya yakin di sisa masa jabatannya ini akan semakin mengukir prestasi-prestasi gemilang," katanya.

Menyelesaikan pencemaran Kali Bekasi...

Tri Adhianto mengatakan, meski telah resmi diusulkan pemberhentian sebagai wali kota Bekasi, ia tetap memiliki hak dan kewajiban mengabdi hingga masa jabatan selesai pada 20 September 2023. Sehingga pada sisa masa jabatan, Tri berjanji untuk menuntaskan semua tugas yang dimiliki wali kota Bekasi.

"Hak protokoler dan lainnya juga sama. Kewenangannya sama, hanya karena sisa masa jabatan untuk memanfaatkan waktu yang ada. Melaksanakan visi misi yang sudah disusun sehingga bisa melaksanakan sesuai dengan harapan kita semua," kata politikus PDIP itu di Kota Bekasi, Jumat (25/8/2023).

Tri proses usulan pemberhentian di legislatif sudah sesuai dengan regulasi. Dia menyebut, bakal fokus menyelesaikan tugas mendesak yang harus ditangani. Di antaranya, persoalan Kali Bekasi yang tercemar limbah pabrik dan upaya meningkatkan pasokan air masyarakat.  "Hari ini persoalan besar di Kali Bekasi yang tercemar," katanya.

Menurut dia, dalam persoalan itu, aparat pemerintah harus menemukan solusi menambah kapasitas air dari aliran Kalimalang. Hal itu lantaran ketika Kali Bekasi tercemar maka pasokan untuk PDAM Tirta Patriot ke pelanggan menjadi berkurang. Untuk itu, Pemkot Bekasi akan melakukan pipanisasi untuk meningkatkan kapasitas air baku.