Muslim Nilai Upaya Denmark Cegah Berulangnya Penistaan Alquran tak Cukup

REPUBLIKA.CO.ID, KOPENHAGEN -- Kelompok Danish Muslim Union (DMU) menyambut upaya yang sedang ditempuh Pemerintah Denmark untuk mencegah berulangnya aksi penistaan dan pembakaran Alquran di negara tersebut. Namun DMU, selaku asosiasi Muslim dan masjid terbesar di Denmark menilai, Kopenhagen perlu mengambil langkah lebih komprehensif karena terdapat permasalahan lebih besar di masyarakat.

“Muslim Denmark terbiasa dengan pembakaran Alquran. Faktanya, seluruh fenomena ini dimulai dari Denmark,” kata Juru Bicara DMU Urfan Zahoor, dikutip laman Yeni Safak, Sabtu (5/8/2023).

Zahoor menjelaskan, DMU sudah sejak lama menyuarakan aksi penistaan atau pembakaran Alquran tidak dilakukan di Denmark atas dasar kebebasan berbicara dan berekspresi. “Selama bertahun-tahun, kami telah mencoba meyakinkan para politisi bahwa tindakan ini seharusnya tidak menjadi bagian dari masyarakat demokratis, tetapi entah bagaimana kami tidak berhasil,” ucapnya.

Terkait prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi yang digunakan sebagai dalih dalam aksi penistaan Alquran, Zahoor mengingatkan setiap negara memiliki batasannya masing-masing. “Beberapa (negara) tidak ingin berbicara tentang raja atau ratu, atau mengizinkan penyangkalan Holocaust (pembantaian Yahudi era Perang Dunia II), atau pembakaran bendera negara asing,” katanya.

Menurutnya, setiap negara memutuskan sendiri apa yang baik untuk masyarakat mereka. “Kami ingin meyakinkan orang-orang bahwa masyarakat Denmark yang menjadi bagian kami harus berkembang menjadi masyarakat di mana tidak ada kelompok minoritas yang menjadi sasaran,” ujar Zahoor.

Sementara itu, Asif Manzoor Khan, seorang ilmuwan senior di Universitas Aarhus sekaligus tokoh terkemuka dalam komunitas Muslim Denmark, mengatakan intervensi pemerintah menghentikan pembakaran Alquran tidak akan cukup untuk mengatasi masalah Islamofobia yang lebih besar. “Ini bukan pertama kalinya insiden ini terjadi. Hal-hal ini terjadi, tetapi pemerintah diam. Setidaknya mereka sudah maju sekarang,” katanya ketika diwawancara Anadolu Agency.

Dia menekankan komunitas Muslim memberikan penghormatan penuh kepada negara, pemerintah, dan rakyat Denmark. Namun, mereka berharap penghormatan itu dibalas.

“Harus ada rasa hormat yang sama terhadap komunitas Muslim yang tinggal di negara ini, dan bagi mereka Alquran adalah kitab tertinggi,” ucap Khan.

Tujuh partai oposisi Denmark menyuarakan keberatan...

Sebelumnya, sebanyak tujuh partai oposisi Denmark menyuarakan keberatan atas upaya pemerintah negara tersebut melarang aksi pembakaran Alquran. Menurut mereka, pelarangan tersebut akan mengganggu prinsip kebebasan berbicara dan berekspresi.

“Semua pihak yang bertanda tangan di bawah ini menjunjung tinggi kebebasan sipil Denmark yang mendasar dan berpendapat kebebasan sipil harus selalu didahulukan dari dogma agama,” tulis ketujuh partai oposisi Denmark dalam sebuah pernyataan bersama, Kamis (3/8/2023).

Partai ultra-kanan New Right dan partai ultra-kiri Red-Green Alliance termasuk dalam tujuh partai oposisi yang menentang upaya Pemerintah Denmark mencegah aksi pembakaran Alquran. Mereka menilai, pelarangan itu dapat mengganggu kebebasan berbicara di negara tersebut.

Ketujuh partai oposisi juga menyatakan, dengan menyerah pada tekanan pihak luar, Pemerintah Denmark dapat membuka pintu bagi negara asing untuk mengintervensi urusan politik nasional negara itu. "Veto pelaku kekerasan tidak boleh menang serta tidak boleh menetapkan batas-batas politik Denmark dan demokrasi Denmark," kata mereka.

Jika digabung, ketujuh partai oposisi Denmark memiliki 72 kursi dari 178 kursi di parlemen. Sementara partai koalisi pemerintah menguasai 88 kursi. Meski terdapat protes, Menteri Kehakiman Denmark Peter Hummelgaard mengatakan pemerintah akan terus berupaya mencegah pembakaran Alquran.

Awal pekan ini Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dia berharap upaya negaranya merancang alat hukum guna mencegah berulangnya aksi penistaan Alquran akan membantu meredakan konflik internasional yang berkembang dengan sejumlah negara Muslim. “Fakta bahwa kami memberi isyarat, baik di (internal) Denmark maupun di luar negeri, bahwa kami sedang mengerjakannya (hukum untuk mencegah penistaan kitab suci) mudah-mudahan akan membantu mengurangi masalah yang kami hadapi,” kata Rasmussen kepada awak media setelah menghadiri pertemuan di parlemen, Senin (31/7/2023).

Dia menjelaskan, Denmark tidak dalam posisi tertekan dalam merumuskan dan merancang peraturan hukum untuk mencegah aksi penistaan kitab suci. “Tapi analisis politik kami adalah demi kepentingan terbaik kita semua. Kita seharusnya tidak hanya duduk dan menunggu ini meledak,” ujarnya.