Biden Optimistis AS Bisa Lepas dari Gagal Bayar Utang
AS telah mencapai kesepakatan sementara terkait perpanjangan plafon utang.
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, sudah menyelesaikan perjanjian anggaran dengan Ketua DPR AS Kevin McCarthy untuk menangguhkan plafon utang 31,4 triliun dolar AS. Biden siap membawa kesepakatan tersebut ke Kongres untuk pemungutan suara.
"Saya pikir ini langkah maju yang sangat penting. Ini akan menghilangkan ancaman gagal bayar yang dahsyat, melindungi pemulihan ekonomi kita yang diperoleh dengan susah payah dan bersejarah," kata Biden dikutip dari Reuters, Ahad (28/5/2023).
Setelah negosiasi beberapa pekan terakhir, McCarthy dan Biden membuat kesepakatan tentatif. Kesepakatan tersebut akan mencegah gagal bayar atau default destabilisasi ekonomi.
Departemen Keuangan AS memperingatkan pada Jumat pekan lalu akan terjadi jika masalah pagu utang tidak diselesaikan pada 5 Juni. Biden pun juga mwndesak agar kedua pihak meloloskan kesepakatan tersebut dan mengharapkan McCarthy memiliki suara yang diperlukan untuk meloloskan kesepakatan itu.
McCarthy sebelumnya meramalkan akan mendapat dukungan dari mayoritas rekan-rekannya dari Partai Republik. Kesepakatan tersebut mendapat kecaman dari Partai Republik garis keras dan Demokrat progresif, tapi Biden dan McCarthy yakin mereka memiliki cukup suara dari moderat di kedua sisi.
Perjanjian tersebut akan menangguhkan batas utang hingga Januari 2025 yang membatasi pengeluaran dalam anggaran 2024 dan 2025. Selain itu juga menarik kembali dana Covid-19 yang tidak terpakai, mempercepat proses perizinan untuk beberapa proyek energi, dan memasukkan persyaratan kerja tambahan untuk program bantuan makanan bagi orang Amerika yang miskin.
Partai Republik menguasai DPR dengan 222-213, sementara Demokrat menguasai Senat dengan 51-49. Margin yang sempit tersebut berarti bahwa kaum moderat dari kedua belah pihak harus mendukung RUU tersebut jika kompromi tersebut kehilangan dukungan dari sayap paling kiri dan sayap kanan dari masing-masing pihak.
Pemimpin Fraksi Demokrat di House of Representative Hakeem Jeffries mengharapkan dukungan Demokrat untuk kesepakatan tersebut. Demokrat progresif di kedua pihak mengatakan mereka tidak akan mendukung kesepakatan apa pun yang memiliki persyaratan kerja tambahan untuk program makanan dan kesehatan pemerintah. Sumber menyebutkan kesepakatan tersebut akan menambah persyaratan kerja untuk bantuan makanan bagi orang berusia 50 hingga 54 tahun.