PPP Terbuka Jika Nasdem Ingin Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

KIB akan membuka ruang pembicaraan dengan parpol lain terkait pemilu dan pilpres.

Dok.Partai Golkar
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2).
Rep: Nawir Arsyad Akbar Red: Andri Saubani

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arwani Thomafi mengapresiasi bentuk komunikasi yang dijalin oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Termasuk, jika adanya keinginan Partai Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Baca Juga

"Terkait perkembangan koalisi, kami juga terbuka jika ada partai lain gabung dengan KIB, termasuk Nasdem. Nanti kami akan buka ruang untuk bicara tentang Pemilu 2024, pilpres," ujar Arwani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Ia menjelaskan, setiap partai politik memiliki mekanisme dalam memutuskan sikapnya. Termasuk dalam menentukan posisi dan koalisinya untuk menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Pada akhirnya, misalnya masing-masing partai punya pilihan sendiri itu adalah dinamika tersendiri dan juga itu merupakan hak politik masing-masing partai. Tetapi bahwa mereka saling bertemu, saling berdiskusi, saling berkunjung ini sesuatu yang bagus," ujar Arwani.

"InsyaAllah menghadapi 2024 itu dengan kepala dingin ya. Masing-masing punya target, masing-masing capaian, tetapi di antarkan dengan saling menghargai, saling menghormati," ujar Arwani.

Kendati demikian, ia melihat kunjungan Surya Paloh sebagai bentuk silaturahmi antara partai politik. Mengingat beberapa waktu lalu, DPP Partai Nasdem juga berkunjung ke Sekretariat Bersama (Sekber) Partai Gerindra-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Jadi ini adalah satu bagian yang bisa jadi merupakan satu capture sendiri di perjalanan partai partai menghadapi pemilu 2024. Bisa jadi akan kita masukkan ke dalam capture KIB, untuk kita bahas perkembangan yang terkait dengan kunjungan Bapak Ketua Umum Nasdem di Partai Golkar," ujar Arwani.

 

 

In Picture: Pertemuan Nasdem ke DPP Golkar

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023). Pertemuan tersebut sebagai bentuk silahturahmi sekaligus agenda lanjutan dari pertemuan sebelumnya. - (Republika/Prayogi.)

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengakui, bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan KIB, bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan hari ini dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusivitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.

"Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.

Ditanya, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusivitas koalisi pemerintahan yang baik? Surya menjawab tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.

"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Surya.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai, Surya Paloh telah memperlihatkan kecerdikan berpolitik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu. Di mana, menurut Arifki, pertemuan kedua elite politik itu berhasil meredakan isu reshuffle kabinet yang sebelumnya diduga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari 2023 atau bertepatan dengan Rabu Pon.

Bila reshuffle urung dilakukan Jokowi, Arifki menyebut Nasdem mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka masih dapat mengamankan tiga kursi menteri saat ini sampai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selesai. Kedua Nasdem menuai citra sebagai partai yang baik karena memiliki Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung. 

"Sebenarnya apa pun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, Nasdem memperoleh dua keuntungan," ujar Arifki.

 

Isyarat Reshuffle dari Jokowi - (Infografis Republika)

 
Berita Terpopuler