'Prioritas Surya Paloh Amankan Menteri Nasdem di Kabinet daripada Pencapresan Anies'
Setelah PKS pastikan dukung Anies capres, Surya Paloh malah sambangi DPP Golkar.
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Febrian Fachri, Nawir Arsyad Akbar
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, terlihat memprioritaskan lebih dulu untuk mempertahankan posisi menteri Nasdem di Kabinet Pemerintahan Jokowi Ma'ruf daripada memikirkan Pilpres 2024. Penilaian itu didasari atas keputusan Surya Paloh berkunjung ke DPP Golkar daripada menemui segera pimpinan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sudah memastikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
"Surya Paloh lebih memilih bertemu dengan Golkar daripada menindaklanjuti dukungan Demokrat dan PKS. Langkah politik yang dipilih Nasdem terlihat lebih memprioritaskan posisi menterinya di pemerintahan daripada Pilpres 2024," kata Arifki, Rabu (1/2/2023).
Arifki menilai, Surya Paloh telah memperlihatkan kecerdikan berpolitik dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Rabu. Di mana, menurut Arifki, pertemuan kedua elite politik itu berhasil meredakan isu reshuffle kabinet yang sebelumnya diduga akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Februari 2023 atau bertepatan dengan Rabu Pon.
Bila reshuffle urung dilakukan Jokowi, Arifki menyebut Nasdem mendapatkan dua keuntungan. Pertama, mereka masih dapat mengamankan tiga kursi menteri saat ini sampai Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selesai. Kedua Nasdem menuai citra sebagai partai yang baik karena memiliki Anies Baswedan sebagai kandidat capres yang akan diusung.
"Sebenarnya apa pun situasi politik yang muncul setelah gagalnya reshuffle kabinet, Nasdem memperoleh dua keuntungan," ujar Arifki.
Arifki juga menilai, Presiden Jokowi masih berat hari ditinggalkan oleh Partai Nasdem. Karena sejak awal 2014 lalu, Nasdem merupakan partai kedua setelah PDIP yang mengusung Jokowi.
Ketika pemerintahan Jokowi sudah berjalan dua periode, Arifki melihat Nasdem menjadi partai yang paling mudah diajak kompromi oleh Jokowi.
"Meskipun Jokowi kader PDIP, ia lebih mudah membangun kesempatan dengan Nasdem dan Golkar. Pilihan mempertahankan Nasdem langkah Jokowi menjaga keseimbangan politik di sekelilingnya," ujar Arifki.
Adapun, pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul, mengatakan deklarasi PKS untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres semakin memantapkan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Najmuddin menambahkan, saat ini Koalisi Perubahan tinggal duduk bersama untuk menyimpulkan nama yang akan diusung menjadi cawapres pendukung Anies.
Ia melihat tidak tertutup juga kemungkinan bagi tokoh atau parpol lain bergabung dengan Koalisi Perubahan. Karena kandidat pesaing yakni KIB dan Koalisi Indonesia Raya (Gerindra-PKB) belum juga memantapkan nama capres yang akan diusung. Begitu juga dengan PDIP yang saat ini belum mengerucutkan nama capres dan juga rekan koalisi.
"Langkah Koalisi Perubahan ini tentu membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Gerindra-PKB panik,” kata Najmuddin, Selasa (31/1/2023).
Berbicara kepada wartawan seusai pertemuan dengan Airlangga, Surya Paloh memang terkesan percaya diri bahwa kadernya tidak akan ditendang dari Kabinet Indonesia Bersatu. Ia pun menerangkan soal pertemuannya dengan Jokowi pada Kamis (26/1/2023) pekan lalu.
Surya menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Jokowi sekitar 1 jam 20 menit. Dalam pertemuan itu, kata Surya, tidak ada perubahan sikap dari Jokowi.
"Suasana penerimaan baik, dalam apa yang saya pahami," ujarnya.
Walaupun tidak mengetahui suasana batin Jokowi pada saat itu, Surya meyakini semuanya baik-baik saja. "Kami, baik Presiden Jokowi, saya, Airlangga, maupun semua partai koalisi pemerintahan, memprioritaskan suasana yang kondusif dan sejuk," katanya menegaskan.
Surya Paloh bahkan mengakui bahwa segala kemungkinan masih dapat terjadi terkait koalisi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Termasuk kemungkinan Partai Nasdem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Baca juga : Anies: Saya Merasa Terhormat Atas Kepercayaan yang Diberikan PKS
"Apakah perlu (Partai Nasdem) akan mungkin bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin. Mungkin KIB juga bergabung dengan Nasdem kan, jadi probability, kemungkinan itu masih terbuka," ujar Surya.
Kemungkinan sebaliknya juga dapat terjadi ketika KIB justru bergabung dengan Partai Nasdem. Namun ia menekankan, pertemuan kemarin dengan Partai Golkar dalam upaya menjaga kondusivitas dan komitmen keduanya memprioritaskan kepentingan bangsa.
"Dalam suasana menjelang pemilu memang multitafsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja," ujar Surya.
Ditanya, apakah pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto merupakan arahan dari Jokowi untuk menunjukkan kondusivitas koalisi pemerintahan yang baik? Surya menjawab tak ada perintah tersebut. Namun, Partai Nasdem ditegaskannya terus mengawal pemerintahan Jokowi hingga 2024.
"Saya tahu bahwasannya semuanya kami, baik Presiden Jokowi, saya, Mas Airlangga, dan semua harusnya partai-partai koalisi pemerintahan memprioritaskan suasana yang kondusif, yang agak sejuk kita," ujar Surya.
"Bagaimana kita memprioritaskan kepentingan publik yang merindukan pemerintahan yang kuat, tetapi tetap menjaga empati nurani publik yang terjaga untuk sesuatu keadaan yang seperti ini," sambungnya.
Baca juga : Usulan Jabatan Gubernur Dihilangkan, Jokowi: Perlu Kajian Mendalam
Sementara, Airlangga mengatakan, KIB masih terbuka dengan peluang bergabungnya partai politik lain. Namun jelasnya, kedatangan Surya ke DPP Partai Golkar dalam rangka komunikasi untuk kepentingan bangsa.
"Kita sekarang memasuki badai berikut, yaitu ketidakpastian, kita tahu, tapi kita tahu ada ketidakpastian. Nah ini juga masuk di dalam tahun politik, tetapi kita bersepakat bahwa partai politik pendukung Bapak Presiden harus tetap solid," ujar Airlangga.