Upaya Goncang Hak Veto Anggota Tetap DK PBB

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil langkah pertama untuk menempatkan lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) mendapatkan sorotan setiap kali menggunakan hak veto. Resolusi baru yang diajukan menempatkan pertimbangan untuk membatasi hak veto Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis.

Majelis Umum akan diminta untuk mengadakan debat tentang situasi yang dapat memicu hak veto di DK dalam waktu 10 hari kerja. Diskusi ini dapat menempatkan pemegang hak veto tetap memiliki kekuatan dan membiarkan banyak negara lain didengar.

Duta Besar Liechtenstein untuk PBB, Christian Wenaweser merupakan sosok yang mempelopori resolusi tersebut dan pertimbangan ini telah berjalan selama dua tahun. Dia mengatakan bahwa resolusi itu bertujuan untuk mempromosikan suara semua yang bukan pemegang hak veto dan bukan anggota DK. Mereka masih bisa berpendapat tentang masalah perdamaian dan keamanan internasional karena itu mempengaruhi semua negara.

Dalam mempresentasikan resolusi kepada Majelis Umum pada Selasa (26/4/2022) pagi, Wenaweser menyinggung invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari dan kegagalan DK untuk mengambil tindakan. "Tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat untuk multilateralisme efektif daripada hari ini, dan tidak pernah ada kebutuhan yang lebih kuat akan inovasi untuk mengamankan peran sentral dan suara PBB," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard menyebut resolusi tersebut sebagai langkah pertama menuju peningkatan dari penggunaan veto. Meski dia menyadari, hasil yang diinginkan tidak akan cepat didapatkan.

Terdapat 80 negara yang mendukung resolusi tersebut, termasuk dua anggota tetap DK, AS dan Inggris. Namun, resolusi ini pun memiliki penggugat meskipun tidak melanggar konsensus, beberapa negara itu termasuk Rusia dan sekutu dekat Belarus, serta anggota DK terpilih saat ini Gabon dan India, serta negara-negara anggota PBB lainnya.

Reformasi DK yang tertuang di bawah Piagam PBB untuk memastikan perdamaian dan keamanan internasional telah diperdebatkan selama lebih dari 40 tahun. Ada dukungan luas untuk pembenahan dalam mencerminkan realitas global saat ini daripada struktur kekuatan internasional setelah Perang Dunia II pada 1945, saat PBB dibentuk. Hanya saja persaingan antara negara dan wilayah telah menghalangi semua upaya untuk mencapai kesepakatan mengenai ukuran, komposisi, dan kekuasaan DK yang diperluas.

Menurut catatan PBB, lebih dari 200 proposal DK yang berbeda telah diveto, beberapa oleh beberapa negara. Subjeknya berkisar dari Perang Korea dan konflik Israel-Palestina hingga perubahan iklim, pelaporan stok senjata, dan tata kelola sebagian dari negara Komoro di Samudra Hindia. Rusia sejauh ini telah memberikan veto paling banyak, diikuti oleh AS. Sedangkan lebih sedikit veto yang diberikan oleh Inggris, China, dan Prancis.

Wakil duta besar AS Richard Mills mengatakan setelah pemungutan suara bahwa AS sangat terganggu oleh pola Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dekade terakhir. Dia mengutip resolusi yang diveto mulai dari merujuk Suriah ke Pengadilan Kriminal Internasional, memprotes aneksasi Rusia atas Semenanjung Krimea, dan menuntut Rusia segera menghentikan invasi ke Ukraina.

Duta Besar Inggris Barbara Woodward, yang negaranya tidak menggunakan hak vetonya sejak 1989, menyebut resolusi tersebut sebagai langkah dalam menegakkan perdamaian dan keamanan internasional. "Kami lebih memilih untuk memenangkan suara daripada menggunakan hak veto kami untuk memblokir tindakan dewan," ujarnya.

Prancis tidak ikut mensponsori resolusi tersebut dan wakil duta besar Nathalie Broadhurst mengatakan, pihaknya tidak yakin Majelis Umum dapat menjadi hakim DK. Dia mengatakan, Prancis dan Meksiko telah mempromosikan inisiatif veto selama beberapa tahun.

Usul tersebut membutuhkan lima anggota DK permanen untuk secara sukarela dan kolektif menangguhkan penggunaan veto jika terjadi kekejaman massal. Dia mengatakan proposal tersebut didukung oleh 105 negara dan mendesak semua negara, khususnya empat anggota tetap lainnya untuk bergabung.

Sedangkan wakil duta besar Rusia Gennady Kuzmin menyebut hak veto itu sebagai landasan arsitektur PBB. Dia memperingatkan bahwa tanpa itu DK akan menjadi badan stempel dengan keputusan-keputusan yang meragukan dipaksakan oleh mayoritas l yang pelaksanaannya akan sulit diterapkan.

Sedangkan penasihat perwakilan China Jiang Hua mengatakan resolusi itu memicu pertemuan Majelis Umum secara otomatis dalam pembahasan resolusi yang bisa diveto dalam praktiknya. Kondisi ini dinilai cenderung menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi prosedural.

India dan Brasil mengeluh bahwa resolusi tersebut tidak membahas masalah sebenarnya dalam mereformasi DK. "Dewan perwakilan yang mencerminkan sistem internasional saat ini adalah pusat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dan masa depan organisasi ini," kata Duta Besar Brasil Ronaldo Costa Filho mengatakan kepada anggota Majelis Umum.

Sedangkan wakil duta besar India Ravindra Raguttahalli mengatakan, terdapat minoritas vokal penentang yang mendukung status quo di DK telah menyandera upaya reformasi. Dia mengatakan resolusi veto mengabaikan akar penyebab masalah merestrukturisasi DK untuk mencerminkan realitas geo-politik kontemporer.

Duta Besar Gabon Michel Biang, yang juga merupakan anggota dewan terpilih, mengatakan Afrika memiliki jumlah misi penjaga perdamaian PBB terbesar tetapi tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan. Dia menyetujui resolusi tidak akan mengubah ruang lingkup veto, atau substansinya.