Meningkatnya Angka Keterisian RS di Luar Jawa-Bali dan Arahan Jokowi

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Dessy Suciati Saputri, Dian Fath Risalah, Antara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Koordinator PPKM Luar Jawa Bali mengatakan angka keterisian tempat tidur (BOR) Covid-19 di rumah sakit maupun isolasi terpusat provinsi di luar Jawa Bali saat ini meningkat secara keseluruhan. Meski demikian, angka BOR di luar Jawa Bali ini masih di bawah angka BOR nasional yang sekitar 38 persen.

"Meskipun kasus meningkat secara keseluruhan, keterisian rumah sakit masih terkendali, secara nasional 38 persen. Namun di luar Jawa-Bali kurang dari 30 persen," ujar Airlangga dalam konferensi persnya secara virtual, Senin (21/2).

Namun, Airlangga mengatakan, ada beberapa provinsi di luar Jawa-Bali yang tingkat BOR-nya di atas 30 persen. Provinsi tersebut antara lain Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara yang tingkat BORnya antara 31-35 persen, dan tertinggi Sumatera Selatan yakni 46 persen.

Sementara dari isolasi terpusat, keseluruhannya sebesar 5,89 persen.

"Kemudian dari jumlah isolasi terpusat yang tersedia, ini jumlahnya bisa ditingkatkan pada saat sekarang tersedia 29.723 tempat tidur dan ini bisa ditingkatkan ke-48.799 tempat tidur, dari 29 ribu yang tersedia baru terisi sebesar 5,89 persen," katanya.

Sementara, untuk capaian vaksinasi di luar Jawa-Bali, masih ada daerah di luar Jawa Bali yang cakupan vaksinasinya rendah yakni untuk dosis pertama ada di tiga provinsi yang di bawah 70 persen yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua. Lalu provinsi yang dosis keduanya di bawah 50 persen adalah Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Papua Barat, Maluku dan papua.

Sedangkan untuk vaksin booster, capaian di seluruh provinsi luar Jawa-Bali masih di bawah 10 persen serta capaian lansia masih ada tujuh provinsi yang di bawah 60 persen dan untuk dosis kedua ada 25 persen yang di bawah 60 persen.

"Arahan bapak presiden dosis kedua dan lansia ini dipercepat, dan ini menjadi indikator yang penting diperhatikan," kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hari ini juga mengungkapkan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar risiko kematian terhadap lansia yang belum divaksin dan juga yang memiliki komorbid dapat ditekan semaksimal mungkin melalui penanganan yang baik. Luhut menyebut, dari 2.484 pasien yang meninggal akibat Covid-19, sebanyak 73 persen di antaranya belum melakukan vaksinasi dosis lengkap, 53 persen lansia, dan 46 persen memiliki penyakit komorbid.

“Untuk itu, pemerintah akan segera melakukan langkah-langkah mitigasi dari arahan Presiden tersebut,” kata Luhut saat konferensi pers usai rapat terbatas evaluasi PPKM bersama Presiden, Senin.

Menurut Luhut, pemerintah akan menekan angka kematian dengan memberikan respons perawatan lebih cepat kepada kelompok yang memiliki komorbid. Seusai berdiskusi dengan para pakar dan juga pihak rumah sakit, pemerintah pun mendorong adanya interkoneksi data antara BPJS Kesehatan yang memiliki data komorbid dan data penambahan kasus di NAR Kemenkes.

“Sehingga jika ada penambahan kasus langsung terdeteksi apakah pasien tersebut komorbid atau tidak. Respon tindakan bisa dilakukan lebih cepat lagi dan akan banyak menghindari kemungkinan kematian,” tambah dia.

Meski angka BOR RS di luar Jawa-Bali mengalami peningkatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan, angka keterisian RS secara nasional hingga kini masih terkendali. Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, kondisi terkendalinya angka BOR RS di tengah lonjakan kasus aktif Covid-19 yang saat ini di atas 500 ribu per Ahad (20/2/2022).

"Jumlah kasus aktif tepatnya 536.358 kasus yang memang melebihi kasus konfirmasi tahun lalu saat ada varian Alpha dan Delta. Tetapi pasien yang dirawat di RS masih terkendali," ujar Kunta, Senin.

Kunta memerinci, persentase keterisian tempat tidur ruang intensif (ICU) sekitar 29 persen dan ruang isolasi 39 persen. Sehingga, secara total tempat tidur yang dipakai untuk pasien Covid-19 secara nasional masih sekitar 38 persen.

Dengan kondisi ini, dia melanjutkan, pemerintah masih berupaya menambah kapasitas tempat tidur. Artinya mendorong rumah sakit untuk mengubah yang tadinya untuk merawat pasien biasa bisa dialihkan untuk merawat pasien Covid-19. 

Kemudian berdasarkan pengalaman tahun lalu, dia menambahkan, Kemenkes juga meminta rumah sakit untuk memiliki cadangan. Ini termasuk memiliki persediaan oxygen generator, oxygen consentrator. 

"Kemudian kami juga mendorong supaya masyarakat yang terinfeksi Covid-19 terutama yang bergejala ringan dan sedang untuk isolasi. Kalau rumah bisa dipakai maka bisa jalani isolasi mandiri (isoman) sesuai dengan kriteria," katanya. 

Namun, jika rumah tidak memungkinkan untuk dipakai untuk isoman, Kunta meminta masyarakat yang terinfeksi Covid-19 menjalani isolasi terpusat. Meski hanya menjalani isolasi bukan di fasilitas kesehatan, Kunta membantah ketika Kemenkes dituding tak memperhatikan pasien isoman.  

"Untuk yang melakukan isolasi mandiri ada layanan kesehatan telemedisin per 16 Februari 2022 lalu. Artinya kalau positif Covid-19 di aplikasi PeduliLindungi-nya muncul tanda positif dan pasti akan mendapatkan Whatsapp untuk ditawari mengakses telemedisin," ujarnya.

Pelayanan BPJS

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi untuk menekan angka kematian lansia dan pasien komorbdi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini pemerintah terus memperkuat interkoneksi data dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya, agar pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dengan komorbid bisa mendapatkan penanganan lebih cepat.

"Kami sudah melakukan kerja sama dengan BPJS agar semua yang komorbid bisa kami identifikasi lebih dini, jadi walau kasusnya ringan tapi bisa segera langsung masuk karpet merah di rumah sakit kita," kata Budi, Senin.

Budi juga berjanji bahwa kementeriannya akan segera membayarkan tunggakan biaya penanganan Covid-19 periode 2021 sebesar Rp 25 triliun. "Klaim rumah sakit untuk 2021 sudah kita bayar Rp 62,68 triliun, masih ada Rp 25 triliun yang masih belum kita selesaikan untuk 2021, karena anggarannya waktu itu belum mencukupi dan sekarang anggarannya sudah kita peroleh dan sedang dalam proses finalisasi," kata Budi.

"Jadi, tagihan rumah sakit untuk 2021 sudah dibayar Rp 62,68 triliun, ini angka besar sekali dan saya percaya akan sangat membantu cash flow rumah sakit," kata Menkes, menambahkan.

Menkes menyebut, nilai Rp 62,68 triliun tersebut, bahkan lebih besar dari total revenue industri rumah sakit di Indonesia. "Ada tidak yang masih belum terbayar? Ada Rp 25 triliun untuk tagihan 2021, dari Rp 25 triliun, sebagian sudah selesai (pemeriksaan) dari BPJS-nya dan sekarang lagi proses ke BPKP, dan akan kita mintakan persetujuan Kementerian Keuangan," tambah Menkes.