Wapres Dorong Distribusi Zakat Tepat Sasaran 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong lembaga pengelola zakat, salah satunya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selalu transparan dan tepat sasaran dalam penyaluran zakat. Hal ini kata Ma'ruf, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam penyaluran zakat.

"Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Zakat Tahun 2021 secara daring, Senin (5/4).

Wapres berharap dengan kepercayaan ini, jumlah masyarakat yang belum berzakat meningkat dan para muzakki (pemberi zakat) menyalurkan zakatnya ke organisasi pengelola zakat (OPZ).

Sebab,  Wapres mengatakan organisasi pengelola zakat saat ini belum mampu mempengaruhi muzakki yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui OPZ dan masyarakat yang belum berzakat untuk berzakat.

Menurut Wapres, berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2021 menyebutkan potensi zakat Indonesia pada tahun 2020 mencapai Rp327,6 triliun. Namun, berdasarkan riset Baznas, dari potensi zakat Rp327,6 triliun, jumlah yang terealisasi baru mencapai Rp 71,4 triliun.

Sementara, riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga menyebutkan tercatat sekitar Rp61,258 triliun penghimpunan ZIS yang tidak melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi pada 2020.

"Dan hanya Rp 10,2 triliun yang melalui OPZ resmi," ujar Kiai Ma'ruf.

Kiai Ma'ruf pun mendorong strategi dan inovasi pengumpulan zakat  harus membuka ruang kepada OPZ atau muzakki perorangan untuk menyalurkan zakatnya dan melaporkannya kepada Baznas agar menjadi bagian dari penerimaan zakat nasional. 

Karena itu ia meminta penyerahan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat bagi kesejahteraan umat, sekaligus berkontribusi mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Pertama, Wapres meminta penyaluran zakat kepada mustahik perlu didukung dengan database yang akurat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan bantuan. 

Kedua, kata Wapres,  perlu direplikasi praktik terbaik dalam pengumpulan zakat khususnya untuk menjangkau muzakki yang selama ini belum berzakat baik melalui Baznas maupun LAZ atau lembaga lain. 

"Upaya menjangkau mustahik melalui kolaborasi harus terus ditingkatkan agar berhasil secara efektif," katanya.

Sedangkan ketiga,  Wapres menilai perlunya pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Selain itu, digitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dan penyaluran zakat.

Ia pun berharap Rakornas Zakat Tahun 2021 dapat menjadi sebuah forum yang produktif dan transformatif.

"Forum diharapkan mampu merumuskan rekomendasi dan program yang secara signifikan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya para muzakki, agar terdorong untuk menunaikan zakat," ungkapnya.