Ubah Pemilu Hong Kong, China Perkecil Pemilihan Langsung
Jumlah kursi yang dipilih langsung di Dewan Legislatif diturunkan hanya jadi 20 kursi
REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China telah menyetujui perombakan besar-besaran pada sistem elektoral Hong Kong, yang akan memangkas jumlah kursi yang dipilih langsung. Hong Kong juga akan membentuk komite pemeriksaan untuk menyetujui kandidat parlemen.
Surat kabar South China Morning Post dan media Hong Kong melaporkan, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC) atau badan pembuat keputusan tertinggi parlemen China daratan mengumumkan keputusan bahwa seluruh anggota komite yang berjumlah 167 orang menyetujui perubahan sistem elektoral Hong Kong. Penyiar RTHK melaporkan, 167 anggota komite melakukan "tepuk tangan meriah" setelah pemungutan suara.
Berdasarkan rencana, jumlah kursi yang dipilih langsung di Dewan Legislatif (LegCo) akan turun menjadi 20 di legislatif tetapi diperluas dengan 90 anggota. Sementara 30 kursi akan dicadangkan untuk “daerah pemilihan fungsional” yang mewakili berbagai industri.
Komite Pemilihan yang saat ini memilih pemimpin Hong Kong akan memilih 40 perwakilan. Komite tersebut tidak lagi termasuk anggota dewan distrik. Sebelumnya, separuh anggota LegCo yang berkapasitas 70 kursi dipilih langsung oleh publik.
Sebuah komite baru juga akan dibentuk untuk memeriksa semua kandidat. Komite ini rencananya akan diisi oleh kurang dari 10 anggota. Mereka dipilih oleh dua kelompok yang mengawasi keamanan nasional yaitu Komite untuk Menjaga Keamanan Nasional di bawah kepala eksekutif Hong Kong dan kantor keamanan nasional Beijing di Hong Kong.
Pemilu untuk Dewan Legislatif Hong Kong dijadwalkan berlangsung September lalu, tetapi pemerintah menunda pemungutan suara karena pandemi virus corona. China mengumumkan proposal perubahan sistem elektoral Hong Kong pada pertemuan NPC pada bulan Maret, dengan alasan bahwa perubahan diperlukan untuk "memperbaiki" sistem pemilihan. China ingin pemerintahan Hong Kong hanya akan diisi oleh kandidat-kandidat 'patriotik'.
Beijing telah melanggar kesepakatan tahun 1997 ketika Inggris mengembalikan Hongkong ke China. Hong Kong dikembalikan ke China dengan syarat kota tersebut dapat memiliki otonomi dan kebebasan. Para aktivis pro-demokrasi yang menggelar gelombang unjuk rasa sejak tahun 2019 menyatakan Beijing melanggar syarat tersebut. Namun tuduhan itu dibantah oleh China.