Di Hari Terakhir Trump, Israel Setujui Permukiman Baru

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel pada Ahad (17/1) menyetujui rencana untuk membangun ratusan rumah pemukim baru di Tepi Barat yang diduduki, proyek yang sedang berkembang di hari-hari terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump yang mendukung pembangunan permukiman itu.

Pembangunan yang direncanakan itu, di tanah yang direbut oleh Israel dalam perang 1967 yang diinginkan Palestina sebagai bagian dari negara masa depan, diumumkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Netanyahu memerintahkan rencana tersebut dimajukan. Pada Ahad, komite pemerintah memberikan ratifikasi akhir untuk 365 rumah dan persetujuan awal untuk 415 rumah lainnya, kata kelompok antipermukiman Israel Peace Now, yang memantau sesi tersebut.

Seorang juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk pembangunan tersebut sebagai ilegal, menuduh Israel melakukan "upaya pencegahan ... untuk melemahkan upaya apa pun oleh Presiden AS Joe Biden( yang mau menjabat) untuk meluncurkan kembali proses perdamaian yang terhenti".

Dalam sebuah pernyataan, Uni Eropa mengatakan keputusan terbaru Israel untuk memajukan rencana itu "bertentangan dengan hukum internasional dan semakin merusak prospek solusi dua negara yang layak".

Situs web komite pemerintah tidak segera diperbarui dengan rincian langkah pembangunan itu, yang juga dilaporkan oleh media utama Israel. Para pemimpin pemukim telah menyuarakan keprihatinan bahwa begitu dia menjabat sebagai presiden pada hari Rabu, Biden, seorang Demokrat yang telah kritis terhadap aktivitas permukiman Israel di masa lalu, akan mencoba memperlambat pembangunan perumahan.

Peace Now mengatakan persetujuan perumahan pemukim baru "tidak perlu menempatkan Israel pada jalur yang bertentangan dengan pemerintahan Biden yang akan datang". Sebagian besar negara memandang permukiman Israel melanggar hukum internasional. Israel membantah hal ini, mengutip hubungan historis, politik dan alkitabiah ke Tepi Barat, di mana lebih dari 440.000 pemukim Israel sekarang tinggal di antara 3 juta orang Palestina.

Presiden Donald Trump telah secara efektif mendukung hak Israel untuk membangun permukiman di Tepi Barat dengan meninggalkan posisi lama AS yang melanggar hukum internasional.

Dia juga telah mendapatkan pujian dari Israel dan memicu kemarahan Palestina dengan mengakui Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana. Pembicaraan damai yang didukung AS antara Israel dan Palestina gagal pada 2014.