REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kestabilan dan kesejahteraan negara-negara ASEAN menjadi topik utama dalam sidang ASEAN Inter-Parliamentetary Assembly (AIPA). Dalam kesempatan ini, delegasi Indonesia menyampaikan pentingnya penegakkan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi dalam mewujudkan ASEAN yang makmur dan sejahtera.
"Penegakan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan kunci untuk memastikan partisipasi yang bermakna dan inklusif, yang akan membuka potensi dan peluang menuju kemakmuran dan kesejahteraan," ujar Ketua Delegasi Indonesia sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Republika pada Senin (7/8).
Sesuai dengan Piagam AIPA, Lodewijk mengatakan prinsip-prinsip mengenai HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kemakmuran penting untuk dipromosikan. Prinsip-prinsip ini perlu menjadi kerangka kerja sekaligus dasar dalam mengatasi beragam tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN secara bersama-sama.
"(Penegakkan prinsip-prinsip tersebut) akan sangat berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas hidup rakyat yang kita wakili," tambah Lodewijk.
Menurut Lodewijk, ada sejumlah masalah yang kini sedang dihadapi oleh ASEAN. Salah satu dari masalah tersebut dimulai dari kemiskinan ekstrem yang diikuti dengan pengangguran, kelaparan, dan kerawanan pangan. Masalah lainnya meliputi polarisasi dan perpecahan, konflik dan masuknya pengungsi, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, dan dampak bencana iklim.
"Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan universal, korupsi yang merajalela, sampai ke otoritarianisme dan kemunduran demokrasi, serta kesulitan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG," kata Lodewijk.
Secara khusus, Lodewijk mengatakan kawasan ASEAN juga sedang menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan tersebut mencakup kondisi demokrasi di Myanmar, permasalahan di Laut Cina Selatan yang menghadapkan ASEAN pada sentralitas kawasan, serta dampak yang berkembang dari krisis di Ukraina, inisiatif Quad, serta perjanjian AUKUS.
"ASEAN dikritik atas penanganan situasi di Myanmar yang dinilai mengecewakan dan semakin memburuk," ungkap Lodewijk.
Sebagai perwakilan rakyat-rakyat ASEAN, Lodewijk menilai semua pemerintah negara-negara ASEAN perlu lebih tanggap demi mencapai stabilitas dan kesejahteraan bagi rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Lodewijk menampaikan empat saran untuk menjadi pertimbangan Parlemen Anggota AIPA. Berikut ini adalah keempat saran tersebut:
1. AIPA harus memberikan dukungan penuh kepada pemerintah masing-masing untuk berkomitmen memperkuat demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan supremasi hukum, serta mempromosikan serta melindungi HAM dan kebebasan fundamental, sebagaimana diabadikan dalam Piagam ASEAN.
2. AIPA bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi rakyat ASEAN, serta memberikan jaminan akan kehidupan damai dan sejahtera di Kawasan. Selain itu AIPA juga bertanggung jawab untuk memberikan jaminan akan kebebasan dan HAM bagi warga ASEAN.
3. AIPA harus menjadi lembaga terdepan dalam menjalin kerja sama yang lebih luas, melibatkan seluruh pemangku kepentingan di kawasan, untuk mewujudkan kristalisasi Visi ASEAN 2045. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih adaptif, berorientasi ke depan, dan tidak mengikuti rutinitas atau business as usual.
4. AIPA harus lebih responsif dan adaptif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional di masing-masing negara anggota ASEAN yang sejalan dengan tantangan regional dan global.
Selain itu, Lodewijk juga menyerukan agar negara-negara anggota AIPA bersatu dalam menghadapi beragam tantangan besar yang ada di depan. Lodewijk berharap pertemuan yang digelar AIPA bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat dan berarti untuk membuat kawasan ASEAN menjadi lebih baik dan menjanjikan di masa mendatang.
