REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, parlemen Indonesia terus berkomitmen dalam mendorong perdamaian di Myanmar. Hal tersebut juga disampaikannya kepada sembilan negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang hadir dalam sidang umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
DPR juga mendorong Myanmar agar segera melaksanakan lima kesepakatan atau disebut 5-Point Consensus. Lima poin konsensus tersebut telah disepakati oleh sembilan pemimpin ASEAN dengan pemimpin junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.
"Pada kesempatan ini di forum AIPA ini kami juga berharap semuanya dari negara-negara ASEAN yang hadir pada kesempatan ini, sembilan ketua DPR bisa juga mendorong terkait dengan bagaimana Myanmar segera menyelesaikan permasalahan yang ada di negaranya dengan damai sesuai dengan kesepakatan ASEAN yang sudah disepakati," ujar Puan di Hotel Fairmont, Jakarta.
Diketahui, lima Poin Konsensus adalah hasil pertemuan tingkat tinggi yang dilaksanakan di Jakarta, pada 24 April 2021. Isinya meliputi, tuntutan agar aksi kekerasan di Myanmar segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kemudian, dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan perlu dilakukan untuk mencari solusi damai. Selanjutnya, utusan khusus ASEAN wajib memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
ASEAN dalam kesepakatan tersebut juga berjanji akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan dalam Penanggulangan Bencana (AHA Center). Serta menuntut dibukanya akses bagi delegasi khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pemangku kepentingan di Myanmar.
"Kami mendorong, ASEAN mendorong agar Myanmar segera damai, dicapai perdamaian, dan lima kesepakatan yang sudah disepakati oleh ASEAN kami harapkan bisa segera dijalankan oleh Myanmar. Sehingga perdamaian yang diharapkan bisa segera tercapai," ujar Puan.
Ketua Badan Kerja-Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Fadli Zon mengatakan, sidang umum ke-44 AIPA juga mengajukan perdamaian berkelanjutan di Myanmar. Salah satunya dengan mendorong efektivitas lima poin konsensus terkait penyelesaian konflik di Myanmar.
Sidang umum AIPA tahun ini sendiri mengundang Myanmar karena Myanmar. Sebab, anggota ASEAN itu mempunyai masalah internal yang masih pelik dan diharapkan segera melaksanakan lima poin konsensus itu.
"Kita ingin konflik ini diselesaikan dengan cara damai dan kita berharap rezim yang berkuasa di Myanmar itu bisa membuka dialog yang inklusif dengan semua pihak dan juga sesuai dengan lima poin konsensus itu ada akses kemanusiaan, penghentian kekerasan, ada special envoy yang melihat langsung kondisi di lapangan dan sebagainya. Jadi ada perdamaian yang berkelanjutan," ujar Fadli.
