Komisi I DPR Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kodam II/Sriwijaya Palembang

Kunjungan kerja dilakukan untuk memantau kesiapan pengamanan Pemilu 2024.

Senin , 19 Jun 2023, 13:24 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.
Foto: Dok. DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F. Paulus saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, yang dipimpin oleh anggota Komisi I DPR RI Letjen TNI (Purn) Lodewijk F Paulus. Dalam kesempatan itu, Tim Komisi I DPR RI diterima oleh Kasdam II/Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendy yang mewakili Pangdam II/Sriwijaya, beserta seluruh prajurit di Kodam II/ Sriwijaya. 

Lodewijk menjelaskan, maksud dan tujuan dari kunjungan ini adalah dalam rangka mendapatkan informasi kesiapan dari Kodam II/Sriwijaya untuk mendukung dan mengamankan Pemilu 2024. Dari sisi anggaran, dia menjelaskan, informasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan dukungan sudah cukup banyak, terutama untuk anggaran operasional, kemudian pengawasan terhadap tempat pemungutan suara (TPS) hingga perlengkapan kebutuhan lain, khhususnya untuk alat penindakan hura-hara (PHH).

Baca Juga

“Faktanya ada 640 (alat PHH) tapi itu yang diterima dari 2002 lalu. Artinya, itu sudah lama dan tidak bisa dioperasionalkan secara utuh. Tadi kasdam menyarankan agar bagaimana tiap Korem punya satuan PHH setingkat kompi atau satu SKK. Kemudian ada satu SKK lagi sebagai cadangan di tingkat Kodam,” ujar Lodewijk kepada Parlementaria seusai melakukan pertemuan dengan Kasdam II/ Sriwijaya beserta jajaran di Markas Kodam II/Sriwijaya, Palembang, Sumatra Selatan, dalam keterangan tertulis, Senin (19/6/2023).

Karena itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, persoalan anggaran ini akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan pihak Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kopgawilham) II/Sriwijaya untuk mengecek apakah dari Kodam yang berada di wilayah tersebut memiliki konsep yang sama. “Serta kami akan cek bagaimana realisasi anggaran yang diajukan. Tentunya dari fungsi anggaran dari anggota Komisi I DPR RI kita akan tindak lanjuti kepada Kemenhan dan panglima TNI tentunya bagaimana realisasi dari dukungan anggaran ini,” kata wakil ketua DPR RI bidang koordinator politik dan keamanan (korpolkam) ini.

Diketahui, Kodam II/Sriwijaya meliputi Provinsi Bangka Belitung (Babel), Sumatera Selatan (Sumsel), Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Adapun total pengerahan personil Kodam II/Sriwijaya berjumlah 12.720 orang, dengan rincian 1.740 orang di Provinsi Jambi, 3.230 orang di Provinsi Sumsel, 1.035 orang di Provinsi Bengkulu, 770 orang di Provinsi Babel, 2.034 orang di Provinsi Lampung, 1.269 orang sebagai pasukan cadangan, dan 2.747 sebagai pasukan siap BP.

Adapun hal-hal yang menonjol yang disampaikan dalam paparan adalah perbandingan jumlah TPS yang ada sebanyak 73.212 TPS, yang tidak sebanding dengan jumlah personel pengamanan sebanyak 12.720 orang. Satu orang personel bisa meng-cover lebih dari satu TPS atau 1:6.