Lepas 40 Anggota DPR, Muhaimin: Pengawas Haji tak Hanya Pakai Garuda

Kata Muhaimin, pernyataan Garuda terkait tambahan kursi untuk 80 anggota DPR salah.

Jumat , 16 Jun 2023, 20:02 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M menjalankan perannya secara profesional, baik di tahap penyelenggaraan hingga pengawasan.
Foto: Dok DPR RI
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M menjalankan perannya secara profesional, baik di tahap penyelenggaraan hingga pengawasan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar melepas 40 anggota DPR yang akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah Haji. Sebanyak 40 anggota DPR tersebut dijelaskannya berasal dari lintas komisi, seperti Komisi VIII dan Komisi VI.

"Untuk keberangkatan tahun ini akan diikuti oleh 40 orang dari lintas komisi, dari berbagai komisi yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji seperti BUMN menyangkut transportasi, kemudian tentu saja Komisi VIII yang merupakan partner dari Kementerian Agama," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Baca Juga

Terkait pernyataan PT Garuda Indonesia (Persero) yang menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota DPR, dijelaskannya adalah hal yang salah dalam pemberitaan. Sebab, tahun ini DPR hanya memberangkatkan 40 anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasannya.

"Jadi 40 pengawas itu melalui berbagai maskapai, ada yang Garuda, tapi sedikit malah yang Garuda, dari berbagai maskapai lainnya yg memungkinkan. Jadi pesanan dari Garuda tidak bisa, karena memang penuh," ujar Muhaimin.

Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Karenanya, manajemen Garuda pun tengah bernegosiasi dengan Arab Saudi agar diperbolehkan melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023.

"Mudah-mudahan kita bisa menyediakan seat (kursi), khususnya kelas bisnis sesuai harapan bapak dan ibu di DPR. Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada segera tambahan sekitar 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2023).  

Dia menjelaskan, saat ini tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi, untuk membicarakan peluang terbang pada 23 Juni 2023. "Laporan terakhir memang penerbangan haji (terakhir) di 22 Juni, tim kami di Jeddah sedang meminta izin untuk bisa terbang pada 23 Juni," kata dia.