Perjuangkan Pembangunan Jalan di Dedai, Lasarus: Semua Rakyat Punya Hak Yang Sama

Ketua Komisi V DPR ingatkan masyarakat di Dedai nyaris terisolir akibat akses buruk

Senin , 17 Apr 2023, 19:20 WIB
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mengungkapkan dirinya saat ini tengah memperjuangkan pembangunan akses jalan dari Kabupaten Sintang menuju seluruh desa di Kecamatan Dedai. Serta pembangunan instalasi listrik bagi 7 Desa yang belum teraliri listrik di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).
Foto: dok DPR RI
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mengungkapkan dirinya saat ini tengah memperjuangkan pembangunan akses jalan dari Kabupaten Sintang menuju seluruh desa di Kecamatan Dedai. Serta pembangunan instalasi listrik bagi 7 Desa yang belum teraliri listrik di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

REPUBLIKA.CO.ID, SINTANG -- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mengungkapkan dirinya saat ini tengah memperjuangkan pembangunan akses jalan dari Kabupaten Sintang menuju seluruh desa di Kecamatan Dedai. Serta pembangunan instalasi listrik bagi 7 Desa yang belum teraliri listrik di Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Menurutnya, kehidupan masyarakat di Kecamatan Dedai saat ini nyaris terisolir oleh keberadaan akses jalan yang sangat buruk dan tidak memadai untuk dilalui. Begitu juga halnya dengan pemerataan pembangunan seperti pengaliran listrik oleh pemerintah.

"Pembangunan akses jalan yang layak, menjadi keluhan utama masyarakat. Begitu juga dengan listrik, saat ini ribuan rumah di 7 desa yang berada di Kecamatan Dedai masih belum teraliri listrik. Kondisi ini sangat memprihatinkan, sedangkan semua rakyat punya hak yang sama untuk menikmati pemerataan pembangunan di Republik ini. Karenanya saat ini kita perjuangkan agar secepatnya pembangunan ini terealisasi," ujar Lasarus kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

Lebih lanjut Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, hasil kunjungannya beberapa waktu lalu bersama Wakil Bupati Sintang Melkianus. Dirinya telah meminta Pemerintah Kabupaten Sintang, segera melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap jalan-jalan yang pembangunannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

"Sudah saya minta segera dipetakan, agar nantinya jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dapat dibangun kembali. Sebaliknya jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah juga dapat dibangun menggunakan dana kas daerah," jelasnya.

Sementara terkait pembangunan instalasi atau pengaliran listrik bagi 7 desa yang belum teraliri listrik, Lasarus bertekad dalam waktu dekat ini akan membahasnya bersama pimpinan PT. PLN (Persero) dengan menghadirkan para kepala desa dari 7 desa tersebut.

"Nanti kita akan carikan solusinya, bagaimana agar semua desa itu dapat teraliri listrik," ucapnya.

Selain itu, Lasarus juga bertekad untuk terus mendorong peningkatan penyaluran bantuan pembangunan rumah layak huni melalui program BSPS bagi para warga yang berhak. Pasalnya, sejauh ini di Kecamatan Dedai masih banyak warga tinggal dirumah yang jauh dari kata layak.

"Kita juga akan terus mendorong bantuan rumah layak huni melalui program BSPS ini, dapat diterima oleh warga yang berhak. Karena memang masih banyak saudara-saudara kita disana yang hidup digaris kemiskinan dan tinggal di rumah kurang layak," paparnya.

Sebagai informasi, Lasarus juga mengungkapkan sejak tahun 2020 hingga 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyalurkan bantuan rumah layak huni sebanyak 9.500 unit rumah melalui program BSPS kepada masyarakat di Kabupaten Sintang.