REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menjadi pembicara dalam sidang paripurna pertama ‘The 30th Annual Congress of The Asia-Pasific Parliamentary Forum’ (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Pada kesempatan tersebut, Puan menekankan pentingnya ‘Diplomasi Parlemen’ untuk membantu penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia-Pasifik.
Puan menyatakan, pertemuan APFF menjadi momen penting di tengah dunia dalam kondisi kritis dan berada di persimpangan jalan. “Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi,” ujar Puan.
Hal itu ia sampaikan saat mendapat giliran pertama menyampaikan ide gagasan DPR RI dalam hal mempromosikan ‘Diplomasi Parlemen’ untuk keamanan regional di hadapan delegasi APPF di Bangkok, Kamis (27/10/2022). Hadir anggota Majelis Nasional Thailand Kiat Sittheeamorn sebagai Ketua Sidang Pleno Pertama Bidang Politik dan Keamanan APPF ke-30 memandu sesi pertama sidang paripurna soal politik dan keamanan.
Menurut Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia. Meski begitu, menurut Puan, Parlemen disebut memiliki kesempatan paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkrit.
"Antar Parlemen perlu bekerja sama maka bisa membuat perbedaan dalam berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi," katanya.
Puan mengusulkan, Parlemen Asia-Pasifik dalam membawa paradigma baru dinilai perlu mengambil beberapa langkah. Langkah pertama, dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB Tentang Hukum Laut dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.
Kedua, Puan juga mengusulkan perlunya dibangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Mengingat, kepercayaan akan memungkinkan untuk mengubah persaingan menjadi kerjasama dan kolaborasi.
Puan menegaskan, Parlemen harus dapat menunjukkan untuk mengesampingkan perbedaan pendapat antar negara. Hal ini diperlukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.
”Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” jelasnya.
Puan menilai, Parlemen Asia-Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi dan diplomasi. Selain itu, menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik dan keamanan yang berbeda.
Keempat, perlu diperkuat komitmen kerja sama internasional karena masalah global membutuhkan solusi global sehingga perlu didorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia. Langkah selanjutnya, membangun kerjasama regional secara multilateralisme.
“Adakalanya, diplomasi pemerintah menemui jalan buntu. Maka, karakter Diplomasi Parlemen yang fleksibel menawarkan solusi alternatif dalam mengedepankan solusi kreatif untuk masalah keamanan regional," sebutnya.
Parlemen harus selalu mempromosikan ‘budaya damai dan toleransi’ disaat ketegangan geopolitik meningkat. Diplomasi Parlemen harus melengkapi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), East Asia Summit dan ASEAN Regional Forum.
"Mari kita bekerja sama menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” imbau Puan.
