Rapat Paripurna Masa Sidang ke-24 DPR RI

Sidang paripurna membahas sejumlah agenda sidang, termasuk RAPBN Anggaran 2023.

Selasa , 31 May 2022, 23:42 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani membacakan laporannya saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Rahmad Gobel (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kanan) memimpin Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.Prayogi/Republika.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.
Foto: Prayogi/Republika.
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan laporannya kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad saat Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana. Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

 

Sumber : Republika
Berita Terkait
Terpopuler
1
 DPR Soroti Beda Sikap Negara-Negara Barat ke Ukraina dan Palestina
2
 Akibat Limbah Radioaktif, DPR Minta Pemerintah Kurangi Impor Seafood dari Jepang
3
 Ketua DPR: Pemerintah Harus Awas Evakuasi WNI di Israel-Palestina
4
 Komisi VIII DPR RI Dorong Pelayanan Haji Harus Bikin Jamaah Nyaman
5
 Israel-Palestina Memanas, Komisi I DPR Minta PBB Berperan Aktif Memulai Proses Dialog
6
 Ketua DPR Dukung Peningkatan Kerja Sama Indonesia-Jepang
7
 Anggota DPR RI Kritik Diamnya PBB di Konflik Palestina-Israel
8
 Komisi I DPR Minta Pihak Berkonflik Palestina dan Israel Mulai Dialog
9
 Komisi VIII DPR RI Dorong Kesejahteraan Petugas Sosial Naik
10
 Fraksi PKS Kutuk Deklarasi Perang Israel