REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR, Suryadi Jaya Purnama, memprediksi jumlah pemudik pada Lebaran 2022 meningkat dibandingkan jumlah pemudik pada Lebaran 2021. Dirinya meminta agar pemerintah mengantisipasi lonjakan arus mudik 2022.
"Diperlukan juga antisipasi terhadap terjadinya kepadatan arus mudik di jalan tol dan jalan non tol, sebab Pemerintah berencana memberlakukan arus searah dan ganjil genap mulai 28 April hingga 6 Mei 2022," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/4).
Suryadi mengatakan adanya pemberlakuan ganjil genap ini dikhawatirkan dapat berimbas pada kepadatan di jalan non tol. Oleh sebab itu agar tidak terjadi kesemrawutan diperlukan sosialisasi yang cukup dan koordinasi yang baik antar instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah
Kemudian, Suryadi juga meminta agar fasilitas sepanjang jalur mudik dipastikan memadai karena pada tahun ini, puncak arus mudik sendiri diperkirakan terjadi selama tiga hari (Jumat - Minggu). Oleh karena itu, ia berharap semua pekerjaan perbaikan jalan sudah harus selesai pada H-10 Lebaran. Lalu juga harus tersedia banyak rest area yang layak dan bersih dengan tambahan jumlah ketersediaan toilet agar tidak menyebabkan kemacetan akibat antrean panjang.
"FPKS mengusulkan agar pelayanan selama arus mudik secara tahunan dimasukkan menjadi salah satu SPM (Standar Pelayanan Minimal) Jalan Tol. Dengan demikian diharapkan pengelola jalan tol dapat selalu meningkatkan pelayanannya terutama pada saat adanya kegiatan mudik," ujarnya.
Terkait ketentuan booster, Suryadi meminta agar Pemerintah menyediakan pelayanan tes antigen 1x24 jam atau tes PCR 3x24 jam bagi yang belum melakukan vaksinasi booster. Dirinya mengusulkan layanan tes tersebut dapat disediakan secara gratis dengan menggunakan CSR BUMN.
"Hal ini diperlukan agar syarat perjalanan tersebut tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun ini," ucapnya.
Terakhir di bidang angkutan umum, dirinya juga meminta Pemerintah melakukan pengawasan terhadap kelaikan angkutan umum, baik darat, laut maupun udara. Untuk angkutan darat, Pemerintah harus memastikan jangan sampai ada uji KIR yang menggunakan calo atau biro jasa sehingga dapat diakali.
Selain itu Pemerintah juga harus memperhatikan peringatan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bahwa hampir 90 persen kecelakaan bus dan truk terjadi di jalan menurun dan sebagian besar pengemudi dalam kecelakaan itu mengabaikan teknik pengereman yang benar.
"Di samping itu, Pemerintah perlu mengawasi harga tiket, jangan sampai terjadi peningkatan yang tidak wajar sehingga membebani masyarakat," imbaunya.
