REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menjelaskan, DPR sebagai lembaga legislatif yang menjadi representasi rakyat, tidak pernah luput dari terpaan isu negatif. Menurutnya, meningkatkan kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik merupakan hal yang tidak mudah.
"Perlu refleksi dan evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan serta dampaknya kepada masyarakat perlu dilakukan DPR RI," ujar Muhaimin lewat keterangan tertulisnya, Ahad (12/12).
Karenanya, DPR membutuhkan peran media dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra dan tingkat kepercayaan publik. Terlebih, mereka adalah salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran sentral dalam menyampaikan informasi.
"Kita memerlukan dukungan rekan-rekan wartawan sebagai pilar demokrasi untuk menyebarkan berbagai informasi dan kegiatan-kegiatan parlemen. Sekaligus membantu masyarakat memantau kinerja DPR," ujar Muhaimin.
Peran media dalam menyampaikan informasi melalui pemberitaan, diyakini mampu mendukung DPR. Terutama dalam melakukan refleksi dan evaluasi terhadap kinerja, citra, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga.
"Hasil survei tingkat kepercayaan publik kepada DPR selalu rendah, padahal kerja-kerja kita selama ini cukup baik, bahkan saat kantor pemerintahan banyak WFO. Kita di DPR tidak bisa WFO total, harus tetap ada yang di kantor. Ini jadi bukti betapa kita serius selama ini," ujar Muhaimin.
Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis, hasil survei terbarunya terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. DPR dan partai politik menjadi dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat terendah.
Lembaga yang paling dipercaya publik adalah TNI, yakni sebesar 90 persen. Disusul presiden dengan tingkat kepercayaan 82 persen dan Polri dengan tingkat kepercayaan 71 persen.
Sementara itu di bawah KPK, ada kejaksaan dengan tingkat kepercayaan 61 persen, MPR dengan tingkat kepercayaan 57 persen, dan DPD dengan tingkat kepercayaan 52 persen. Lalu, DPR dengan tingkat kepercayaan 50 persen, dan partai politik dengan tingkat kepercayaan 48 persen.
