REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana akan memberlakukan vaksin berbayar untuk masyarakat menengah atas di tahun depan. Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah fokus pada percepatan vaksinasi.
"Sebelum bicara lebih jauh tentang rencana vaksin berbayar tahun depan, lebih realistis pemerintah menetapkan target kapan tercapainya target vaksinasi nasional," kata Mufida, Rabu (1/9).
Ia mengatakan saat ini laju vaksinasi mengalami perlambatan. Selain itu tidak meratanya distribusi vaksin, stok vaksin tidak memadai dan masih jauhnya progres perkembangan vaksin merah putih, juga jadi persoalan yang dihadapi.
"Berbagai persoalan itu lebih prioritas diselesaikan dibandingkan wacana membuka kembali keran vaksinasi berbayar," ujarnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtra (PKS) itu menjelaskan tujuan vaksinasi bukan hanya herd immunity tapi juga mengurangi transmisi dan penularan virus dan menurunkan angka kesakitan dan kematian. Artinya vaksinasi Covid-19 ini berkaitan erat dengan keselamatan nyawa penduduk.
"Pada persoalan nyawa maka pemerintah harus hadir sepenuhnya. Tidak menyerahkan persoalan ini ke mekanisme pasar," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan pemerintah akan memberhentikan memberikan vaksin Covid-19 pada masyarakat kelas menengah menengah yang mampu pada tahun depan. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
"Tahun depan kita tak mau lagi memvaksin orang menengah atas yang jumlahnya lebih dari 100 juta," kata Luhut dalam Forum Kemandirian dan Ketahanan Industri Alat Kesehatan yang ditayangkan YouTube Farmalkes TV.
