REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Keputusan pemerintah mengundurkan jadwal pembukaan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2021 disayangkan banyak kalangan. Kendati demikian, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki pola rekrutmen ASN seperti pengarusutamaan pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Kami mendesak agar ada perbaikan pola rekrutmen ASN di mana harus ada slot jalur PNS untuk guru serta memenuhi kuota peserta seleksi satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang kemarin masih terisi di angka 500 ribuan,” kata Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Ahad (30/5).

Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan rekrutmen ASN tahun 2021 belum dibuka pada 31 Mei 2021. Hal ini dilakukan karena ada beberapa aturan pengadaan CPNS dan PPPK di tahun 2021 yang belum ditetapkan pemerintah. 

Di sisi lain masih ada usulan revisi penetapan kebutuhan formasi dari beberapa instansi. Maka dari itu jadwal pelaksanaan seleksi, termasuk kapan pendaftaran dibuka akan diinformasikan lebih lanjut.

Huda mengatakan, dalam rekrutmen ASN 2021, ada beberapa kebijakan yang tidak pro-guru. Pertama, baru pertama kalinya dalam sejarah rekrutmen ASN, guru tidak diperbolehkan untuk ikut seleksi jalur CPNS. Semua guru diarahkan untuk mengikuti seleksi menjadi PPPK.

Kedua, lanjut Huda, polemik pembiayaan satu juta guru honorer menjadi PPPK antara pemerintah pusat dan daerah yang belum tuntas. Akibatnya, pemerintah daerah ragu-ragu dalam mengajukan formasi guru honorer.

“Dari satu juta slot yang harusnya diusulkan, pemerintah daerah hanya mengajukan sekitar 513.000 guru honorer. Akibatnya banyak guru honorer yang tidak bisa diangkat padahal kesempatannya ada,” katanya.

Huda menyoroti tidak adanya slot CPNS untuk guru di tahun 2021. Menurutnya, alasan pemerintah jika slot CPNS untuk guru tidak ada karena ada seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK tidak bisa diterima.

“Seleksi satu juta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah darurat untuk mempercepat guru honorer yang telah lama mengabdi tanpa ada kejelasan status. Hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meniadakan slot CPNS bagi para guru,” ujar dia.

Politisi PKB tersebut menegaskan jika para guru lebih layak diprioritaskan sebagai CPNS dibandingkan dengan pegawai kementerian/lembaga (K/L). Menurutnya, profesi guru mempunyai beban berat dibandingkan pegawai pemerintah di tingkat K/L sekalipun.

“Guru selain dituntut profesional di bidang ajarnya juga dituntut untuk menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu negara layak untuk menjamin kebutuhan dan kesejahteraan mereka, sehingga guru bisa mendidik tidak sekadar mengajar siswa-siswa mereka,” ujar dia.