Kemendikbud Diminta Bersiap Lebih Awal Hadapi PPDB dan PTM

Kemendikbud Ristek pun diminta bersiap lebih awal agar dua agenda itu berjalan lancar

Selasa , 25 May 2021, 13:44 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (bermasker putih).
Foto: Istimewa
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (bermasker putih).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jelang tahun ajaran baru 2021-2022, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mempunyai dua agenda besar, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka (PTM). Kemendikbud Ristek pun diminta bersiap lebih awal agar dua agenda besar tersebut bisa berjalan lancar.

“Tahun ajaran baru tahun ini harus disiapkan dengan baik karena ada dua agenda besar yakni PPDB dan rencana pembukaan sekolah untuk PTM. Kami berharap agar dua agenda tersebut dikawal baik dari sisi regulasi hingga pelaksanaan di lapangan sehingga tidak merugikan peserta didik,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya kepada Republika.co.id, Selasa (25/5).

Dia mengatakan, agenda PPDB di tahun-tahun lalu sering memicu polemik di masyarakat. Menurutnya ada banyak penyebab kekisruhan PPDB, mulai dari lemahnya kordinasi antara Kemendikbud Ristek dan Dinas Pendidikan terkait kejelasan regulasi, lemahnya pengawasan, hingga masih ditemukannya keterlibatan oknum tenaga kependidikan dalam kongkalikong penerimaan siswa baru.

“Berbagi celah kelemahan ini harus diantisipasi sejak dini penanganannya sehingga tahun ini hal-hal tersebut tidak terjadi lagi,” katanya. 

Momentum PPDB, lanjut Huda, merupakan fase penting bagi seorang peserta didik. Banyak wali murid yang berlomba mencari sekolah terbaik bagi anak-anak mereka mengingat ketimpangan kualitas penyelenggara pendidikan yang hingga hari ini masih terjadi. Oleh karena itu mereka akan sangat sensitif jika menerima informasi adanya ketidakadilan dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Program zonasi sebenarnya bertujuan untuk meminimalkan jurang ketimpangan antara sekolah favorit dan non-favorit. Namun sampai saat ini stigma favorit dan non-favorit masih ada sehingga sebisa mungkin proses PPDB dijalan secara adil, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Selain PPDB, kata Huda, Juli nanti ditargetkan dilakukan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Agenda ini juga membutuhkan persiapan matang mengingat masih belum sepenuhnya pandemi Covid-19 terkendali. Apalagi saat ini di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura, hingga India terjadi gelombang kedua serangan pandemi Covid-19.

“Kita juga sedang menghadapi potensi penambahan kasus aktif mengingat tingginya mobilitas warga saat libur Lebaran. Situasi ini juga membutuhkan persiapan matang sehingga target pembukaan sekolah bisa dilaksanakan tepat waktu,” katanya. 

Huda mengungkapkan, agenda mendesak untuk pembukaan sekolah adalah penuntasan vaksinasi untuk lima juta guru, melengkapi sarana prasarana kesehatan di sekolah, hingga standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka di kala pandemi. Selain itu simulasi-simulai PTM juga harus dilakukan sehingga peserta didik akan aman saat tiba hingga pulang sekolah.

“Kami berharap PTM bisa dilakukan mengingat banyak dampak negatif ketika sekolah tidak segera dibuka,” katanya.  

Politikus PKB ini berharap Kemendikbud Ristek proaktif untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyukseskan dua agenda tersebut. Sebagai regulator pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan akan menjadi ujung tombak dalam menyukseskan PPDB maupun pembukaan sekolah untuk PTM.

“Koordinasi yang kuat antara Kemendikbud Ristek dan Dinas Pendidikan akan menjadi kunci bagi kesuksesan PPDB maupun PTM karena memang banyak yang harus disiapkan,” katanya.