REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, menyoroti upaya penanganan Covid-19 yang dilakukan selama satu tahun pandemi. Menurutnya refleksi dan evaluasi besar harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat capaian kasus saat ini mencapai 1,3 juta kasus
"Sudahkah langkah pemerintah tepat selama ini? Saatnya periksa kembali peta jalan penanganan pandemi Covid-19, jangan malah mengendurkan langkah. Pemerintah bingung, justru rakyat yang jadi korban," kata Netty, dalam keterangan tertulisnya kepada Republika, Rabu (3/3).
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini memberikan sejumlah catatan bertepatan satu tahun pandemi di Indonesia. Pertama, harus ada keseriusan untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik.
"Cuitan, seloroh, dan canda yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah tidak terjadi lagi dalam kebijakan apapun, apalagi dalam konteks bencana," ujarnya.
Ia juga menyoroti soal kebijakan 3T dan kesiapsiagaan penanganan kesehatan. Menurutnya pemerintah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem dan kapasitas 3T yang sudah dilakukan selama ini.
"Pastikan penggunaan alat test yang standar untuk mendapatkan hasil akurat," ucapnya.
Selanjutnya, ia menambahkan, pemerintah menginformasikan sudah memeriksa 10.868.049 spesimen dari 7.243.182 orang yang diambil sampelnya. Jika mengambil standar WHO yang mengharuskan tracing paling tidak 30 orang tiap 1 kasus positif, seharusnya dari 1,347 juta kasus positif setidaknya sejumlah 30 juta orang yang harus diperiksa dan dites. Catatan selanjutnya yakni skema kolaborasi yang mesti optimal dengan berbagai pihak.
"Pandemi ini harus dilakukan dengan semangat kolaborasi antara semua pihak secara simultan, baik pemerintah, industri, akademisi, media, dan masyarakat," ungkapnya.
Kemudian pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran penanganan pandemi ini dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbebas dari perilaku koruptif. Ia meminta aparat penegak hukum mengawasi setiap prosesnya dan mengadili dengan tegas pihak yang melanggar.
Terkait vaksinasi, Netty juga mengimbau pemerintah harus berpedoman pada peta jalan vaksinasi yang sudah disepakati. Jangan sampai pemerintah melakukan tindakan di luar ketentuan dan kewenangan tanpa dikomunikasikan sebelumnya dengan berbagai pihak termasuk DPR.
"Jangan sampai target herd immunity gagal karena ada faktor lain dalam pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi", terangnya.
