Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Saturday, 5 Ramadhan 1442 / 17 April 2021

Azis: DPR Terbuka Terima Masukan Terkait Otsus Papua

Senin 22 Feb 2021 12:32 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap Pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin. Azis Syamsuddin menegaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap Pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Azis Syamsuddin menyebut DPR ingin polisi ungkap terbuka penyimpangan dana Otsus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua aka berakhir tahun 2021 ini. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menegaskan bahwa DPR RI terbuka terhadap Pemerintah yang ingin melakukan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

"DPR secara terbuka menerima segala masukan dari berbagai elemen terkait otsus Papua, demi membangun Bumi Cendrawasih yang kita cintai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" Kata Azis Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Senin (22/2).

Wakil Ketua Bidang Korpolkam itu mengatakan bahwa otsus papua bertujuan guna menciptakan terwujudnya kesejahteraan dan kesetaraan bagi masyarakat papua dan papua barat secara keseluruhan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu ingin Papua dan Papua Barat lebih sejahtera dan tidak ada lagi perbedaan dari segi apapun. 

"Sehingga kesejahteraan dan kualitas pendidikan dapat sama seperti di pulau jawa dan lainnya " ujarnya.

Azis Syamsuddin juga menyoroti terkait adanya dugaan penyimpangan dana otsus Papua yang ditemukan oleh Polri. Ia meminta agar temuan penyimpangan anggaran dana otsus dapat dilakukan proses pengawasan secara ketat mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

"Jika perlu kita ikut sertakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan aparat penegakan hukum lainnya dalam mengawasi dana otsus Papua agar tidak adanya penyimpangan terhadap penggunaan dana otsus" tegasnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA