Legislator Minta Pengelola Tol Antisipasi Banjir

Banjirnya beberapa ruas tol memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol

Ahad , 21 Feb 2021, 06:34 WIB
Sejumlah kendaraan melintasi banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Republika/Putra M. Akbar
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Sejumlah kendaraan melintasi banjir di ruas Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu (20/2). Banjir yang disebabkan tingginya curah hujan tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas tol tersebut. Republika/Putra M. Akbar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek dini hari kemarin menyebabkan terjadinya banjir dan kemacetan di sejumlah ruas tol antara lain Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Jakarta-Tangerang, Jalan Tol Jorr, Jalan Tol Jagorawi, dan Jalan Tol Dalam Kota Jakarta. Anggota Komisi V DPR Suryadi JP meminta pengelola tol antisipasi banjir di jalan tol.

"Banjirnya beberapa ruas tol tersebut memperlihatkan kurangnya antisipasi pengelola jalan tol terhadap kemungkinan curah hujan yang terjadi," kata Suryadi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Sabtu (20/2).

Baca Juga

Ia mengatakan, sebelumnya BMKG telah memprakirakan bahwa sejak 19 Februari 2021 pukul 07.00 hingga 20 Februari 2021 pukul 07.00 terlihat sejumlah wilayah Jabodetabek secara umum mengalami hujan lebat hingga ekstrim. Ia berpandangan seharusnya pengelola jalan tol dapat memanfaatkan informasi BMKG tersebut untuk mengantisipasi adanya kejadian ini dengan melakukan pengamatan secara kontinyu di titik yang rawan banjir. 

"Pengamatan ini seharusnya dilakukan di lokasi-lokasi dengan ketinggian yang rendah seperti underpass dan juga lokasi yang berdekatan dengan sungai. Serta titik-titik lokasi yang berdekatan dengan proyek-proyek infrastruktur yang sedang dalam pembangunan seperti proyek KCIC," ujarnya.

Selain itu, ia menuturkan, pengelola tol juga harus berkoordinasi dengan pemerintah derah terkait dan juga pihak lainnya misalnya pengelola KCIC untuk melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi banjir di jalan tol. Misalnya dengan bersama-sama membersihkan daerah aliran sungai di sekitar jalan tol dari timbunan sampah yang berpotensi menyumbat aliran air.

Kemudian pemeriksaan saluran drainase di sepanjang tol dan persiapan pompa di lokasi yang berpotensi banjir juga harus dilakukan. Jika diperkirakan infrastruktur yang ada tidak mampu menahan curah hujan ekstrim, maka pengelola tol harus meningkatkan kualitas drainase dan meningkatkan kapasitas pompa.

"Dengan adanya persiapan yang matang FPKS berharap kejadian ini tidak terulang kembali, karena kemacetan yang timbul akibat banjir ini sangat merugikan pengguna jalan tol," jelasnya.

Anggota Fraksi PKS itu berharap pengelola jalan tol dapat melakukan penanggulangan kemacetan secara cepat. Bila dimungkinkan, dapat memberlakukan kontra flow atau jika tidak memungkinkan maka sebaiknya pintu tol ditutup dan pengguna dapat keluar di pintu tol terdekat.

Hal ini untuk mengantisipasi dampak kerugian yang lebih banyak akibat panjangnya kemacetan yang terjadi. Selain itu perlu juga dipersiapkan jalur rescue jika terjadi hal-hal darurat seperti pertolongan bagi orang yang sakit dan sebagainya.  "Untuk masa yang akan datang FPKS berharap BPJT dapat memperketat kriteria Standard Pelayanan Minimal agar peristiwa banjir di jalan tol seperti ini dapat dicegah di masa yang akan datang," harapnya.