REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan laju penularan Covid-19 tidak efektif. Untuk itu, ia meminta pemerintah betul-betul memformulasikan ulang kebijakannya dalam penanganan pandemi.
"Memang perlu dipikirkan formulasi ulang tentang bagaimana kita tidak membuat atau mengatasi lonjakan Covid-19," ujar Dasco lewat keterangan tertulisnya, Senin (1/2).
Pemerintah diminta lebih dapat mendeteksi penularan Covid-19. Salah satunya dengan mengantisipasi sejumlah hari libur, seperti Imlek dan Idul Fitri.
"Kami mengimbau pemerintah untuk mewaspadai atau merencanakan ulang mengenai usulan atau rencana libur panjang yang direncanakan oleh pemerintah," ujar Dasco.
Pelaksanaan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM selama 11-25 Januari 2021 ini dinilai tak efektif menekan laju penularan kasus Covid-19. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas pendisiplinan melawan Covid-19 di Istana Bogor pada 29 Januari kemarin menyebut, kebijakan PPKM ini tak berdampak pada penurunan mobilitas dan kegiatan masyarakat.
“Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11-25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya ada,” ujar Jokowi berdasarkan rekaman rapat yang diunggah pihak Istana, Ahad (31/1).
Laju penambahan kasus Covid-19 di sejumlah provinsi di Jawa dan Bali yang menerapkan kebijakan PPKM inipun tercatat masih tetap naik. Karena itu, Jokowi meminta agar pemerintah turut menggandeng pakar epidemiolog dalam memutuskan kebijakan menekan penularan pandemi .
“Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog sehingga di dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif,” tambahnya.
