Namun, Titi menilai hal ini merupakan bagian konsekuensi pemerintah saat memutuskan tetap menggelar Pilkada serentak di tengah pandemi Covid-19. Pemerintah, kata Titi, ingin menyelamatkan harkat keputusannya yang sudah memutuskan untuk melanjutkan pilkada di tengah situasi pandemi.
"Pemerintah sangat terlihat habis-habisan melakukan upaya untuk memastikan masyarakat itu mau pergi ke TPS dan proses pemilihan tersosialisasikan dengan maksimal," kata dia.
"Tapi harapan kita sikap seperti itu jangan hanya muncul di Pilkada di tengah situasi pandemi yang kontroversial gitu ya tetapi Bagaimana komitmen pada praktik demokrasi Pemilu secara keseluruhan," kata dia.
Sebelumnya, rilis LSI mengenai partisipasi pemilih 2020 responden di Pilkada 2020 sekitar 76,1 persen menyatakan datang ke TPS. Jumlah ini juga bersesuaian dengan perkiraan KPU sekitar 76 persen.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan jumlah ini cukup tinggi dibandingkan prediksi sebagian pihak mmengenai kekhawatiran ada penurunan tajam.
"Ini tidak terjadi dan ada dua faktor dugaan," katanya.
Ia menilai, hal ini karena penyelengara Pemilu dan kandidat pasangan calon maupun partai politik peserta yang terus meyakinkan masyarakat pilkada tetap aman sepanjang mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, berdasarkan pengakuan responden, masyarakat yang datang ke TPS, menyebut protokol kesehatan di tiap TPS dijalankan secara maksimal
"Mungkin salah satu faktornya adalah masyarakat masyarakat melihat kesehatan dijalankan dengan ketat sehingga Pilkada dianggap aman sehingga mereka mau berpartisipasi," kata dia.
Survei LSI dilakukan pada rentang 11-14 Desember 2020 dengan metodologi menggunakan telepon ke 2000 responden yang dipilih acak. Database responden diperoleh dari survei face to face bertemu langsung responden dlam berbagai survei beberapa waktu terakhir.
Survei menggunakan asumsi metode simple random sampling ukuran sampai 2000 responden memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
