REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, penyelenggara pemilu harus melakukan mitigasi risiko secara komprehensif terkait pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Mitigasi risiko tersebut nantinya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintah terlalu memaksakan diri untuk menggelar pemungutan suara Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Hal itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada masih menyimpan kegamangan dan situasi ketidakpastian pelaksanaan Pilkada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan nasib penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada belum ditetapkan. Sedangkan, Komisi Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar tahapan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru dimulai kembali setelah Indonesia melewati fase puncak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Aggraini mengingatkan semua pihak agar mewaspadai tindak tanduk aktor politik negara selama masa pandemi Covid-19. Sebab, masa krisis...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mempertanyakan apakah kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa maksimal apabila digelar pada 9 Desember 2020. Ia menilai, penyelenggara pemilu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, keputusan penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi 9 Desember 2020 dengan catatan bisa menyesuaikan dengan masa darurat bencana nasional Covid-19,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Titi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebaiknya ditunda setidaknya pada pertengahan 2021. Menurut dia, pertengahan tahun depan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemungutan suara Pilkada 2020 ke 2021. Titi menilai, penundaan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan ulang usulannya terkait penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum (pemilu). Perludem mempertanyakan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penyederhanaan partai bisa direalisasikan tanpa harus menaikkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen. Perludem menilai menaikkan ambang batas...

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, makin tinggi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, maka praktik politik uang lebih masif. Sebab,...

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak digelar bersamaan dengan pemilihan umum (pemilu) 2024. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah dan DPR RI memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya bisa memanfaatkan momentum Pilkada 2020 mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terseretnya nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut menurun. Maka dari...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi guncangan berat bagi lembaga penyelenggara pemilu.

"OTT ini...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus calon kepala daerah (cakada) yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah memprediksi tidak dicantumkan larangan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus menjamin keamanan siber dalam penerapan teknologi rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap. Sistem...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Menurut dia, Komisi Pemilihan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut penunjukan presiden oleh MPR akan membawa Indonesia kembali ke era kegelapan. Dia mengatakan, kebijakan itu sangat berpotensi mengulang kembali apa...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah memikirkan solusi terkait masalah tingginya biaya politik hingga dampak lain yang terjadi berkenaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung....

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena dinilai lebih banyak manfaatnya. Jika hal tersebut terealisasi, Perkumpulan untuk Pemilu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik kesekretariatan dan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DKPP merupakan penyelenggara pemilu...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada parpol diharapkan menekan biaya politik tinggi...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mengatakan permasalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan selesai jika partai politik (parpol) tidak membenahi diri. Pelaksanaan pilkada tak langung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) meyakini pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung masih cocok diimplementasikan di Indonesia. Pilkada langsung pada pemilihan 2004 lalu dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung karena biaya politik yang tinggi. Pilkada langsung diimplementasikan...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali dilakukan oleh DPRD merupakan logika yang melompat. Selain itu, usulan...

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya potensi politisasi dalam birokrasi menjelang Pilkada Jabar 2020. Perlu diketahui, ada delapan daerah di Jabar yang akan melangsungkan pemilu, yakni...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu (Perludem) menagih komitmen partai politik untuk menghadirkan kader yang maju calon kepala daerah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar dapat digelar pada tahun 2022. Berdasarkan aturan pilkada DKI berikutnya berlangsung di 2024.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi syarat usia panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Hal...

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahapan penyerahan syarat bagi calon perseorangan atau independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tiga kabupaten di DIY yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul, dilakukan lebih...

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan, belum ada pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2020 mendatang. Pilkada...

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, figur menteri dari kalangan profesional akan lebih berani mengambil keputusan. Selain itu, berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, selain harus memilih figur menteri yang profesional, yang tak kalah penting Presiden Jokowi juga harus memilih wakil menteri pada sejumlah kementerian...