Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

Monday, 2 Syawwal 1441 / 25 May 2020

INDEX BERITA

Perludem: Penyelenggara Pemilu Harus Lakukan Mitigasi Risiko

Sunday, 17 May 2020 16:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan, penyelenggara pemilu harus melakukan mitigasi risiko secara komprehensif terkait pelaksanaan tahapan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Mitigasi risiko tersebut nantinya...

Perludem: Pemerintah Terlalu Paksakan Pilkada pada Desember

Thursday, 07 May 2020 04:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pemerintah terlalu memaksakan diri untuk menggelar pemungutan suara Pilkada 2020 pada Desember mendatang. Hal itu setelah terbitnya Peraturan Pemerintah...

Perludem: Perppu Pilkada Masih Menyimpan Kegamangan

Wednesday, 06 May 2020 10:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada masih menyimpan kegamangan dan situasi ketidakpastian pelaksanaan Pilkada...

Perppu Pilkada Belum Terbit, Nasib Pilkada Dipertanyakan

Monday, 04 May 2020 21:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mempertanyakan nasib penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada belum ditetapkan. Sedangkan, Komisi Pemilihan...

Tahap Pilkada Sebaiknya Dimulai Setelah Fase Puncak Corona

Tuesday, 28 Apr 2020 20:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar tahapan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru dimulai kembali setelah Indonesia melewati fase puncak...

Perludem Ingatkan Potensi Otoritarianisme di Masa Krisis

Tuesday, 21 Apr 2020 20:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Aggraini mengingatkan semua pihak agar mewaspadai tindak tanduk aktor politik negara selama masa pandemi Covid-19. Sebab, masa krisis...

Kualitas Pilkada yang Ditunda Hanya Tiga Bulan Dipertanyakan

Thursday, 16 Apr 2020 18:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mempertanyakan apakah kualitas penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa maksimal apabila digelar pada 9 Desember 2020. Ia menilai, penyelenggara pemilu...

Perludem: Penundaan Pilkada ke Desember 2020 Kurang Efektif

Wednesday, 15 Apr 2020 12:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, keputusan penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi 9 Desember 2020 dengan catatan bisa menyesuaikan dengan masa darurat bencana nasional Covid-19,...

Perludem: Perppu Pilkada Harus Sudah Disahkan April

Wednesday, 08 Apr 2020 08:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada segera disahkan sebagai dasar hukum penundaan Pilkada 2020. Direktur Eksekutif Perludem, Titi...

Perludem: Pilkada Sebaiknya Ditunda Hingga Pertengahan 2021

Tuesday, 31 Mar 2020 07:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebaiknya ditunda setidaknya pada pertengahan 2021. Menurut dia, pertengahan tahun depan...

Perludem Minta KPU Pertimbangkan Geser Pilkada ke 2021

Monday, 23 Mar 2020 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda tahapan pemungutan suara Pilkada 2020 ke 2021. Titi menilai, penundaan...

Perludem Minta Tito Pertimbangkan Ulang Usulan E-Voting

Thursday, 12 Mar 2020 13:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mempertimbangkan ulang usulannya terkait penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilihan umum (pemilu). Perludem mempertanyakan...

Perludem: Penyederhanaan Parpol tak Harus Naikkan PT

Wednesday, 11 Mar 2020 16:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai penyederhanaan partai bisa direalisasikan tanpa harus menaikkan ambang batas parlemen sebesar 7 persen. Perludem menilai menaikkan ambang batas...

Perludem: PT Makin Tinggi, Politik Uang Lebih Masif

Wednesday, 11 Mar 2020 13:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, makin tinggi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, maka praktik politik uang lebih masif. Sebab,...

Perludem Minta Pilkada Serentak tak Digelar Bersama Pemilu 2024

Wednesday, 04 Mar 2020 09:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak digelar bersamaan dengan pemilihan umum (pemilu) 2024. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...

Perludem: Putusan MK Tegaskan Pemilu Harus Serentak

Wednesday, 26 Feb 2020 22:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemerintah dan DPR RI memperhatikan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam merevisi Undang-Undang tentang Pemilihan...

Kembalikan Kepercayaan Publik, KPU Bisa Manfaatkan Pilkada

Tuesday, 14 Jan 2020 04:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya bisa memanfaatkan momentum Pilkada 2020 mengembalikan kepercayaan publik. Hal itu...

Perludem Minta KPU Berbenah di Pilkada 2020

Monday, 13 Jan 2020 09:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terseretnya nama Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut menurun. Maka dari...

Perludem: OTT Komisioner KPU Jadi Guncangan Berat

Friday, 10 Jan 2020 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan menjadi guncangan berat bagi lembaga penyelenggara pemilu.

"OTT ini...

KPU Diingatkan Kasus Cakada Tersangka KPK Menang Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 17:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait kasus calon kepala daerah (cakada) yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi...

Larangan Mantan Napi Korupsi tak Masuk PKPU Sudah Diprediksi

Friday, 06 Dec 2019 22:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) sudah memprediksi tidak dicantumkan larangan mantan terpidana korupsi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan...

KPU Diminta Perhatikan Keamanan E-Rekap

Wednesday, 04 Dec 2019 07:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus menjamin keamanan siber dalam penerapan teknologi rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap. Sistem...

Perludem Sarankan E-Rekap di Pilkada 2020 Hanya Uji Coba

Tuesday, 03 Dec 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Menurut dia, Komisi Pemilihan...

Penunjukan Presiden oleh MPR Kembali ke Era Kegelapan

Friday, 29 Nov 2019 02:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyebut penunjukan presiden oleh MPR akan membawa Indonesia kembali ke era kegelapan. Dia mengatakan, kebijakan itu sangat berpotensi mengulang kembali apa...

Penunjukan Presiden oleh MPR Bukan Solusi Demokrasi

Friday, 29 Nov 2019 01:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah memikirkan solusi terkait masalah tingginya biaya politik hingga dampak lain yang terjadi berkenaan dengan pemilihan presiden (Pilpres) secara langsung....

Perludem Nilai Demokrasi Mundur Jika Presiden Dipilih MPR

Thursday, 28 Nov 2019 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mengusulkan agar Presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena dinilai lebih banyak manfaatnya. Jika hal tersebut terealisasi, Perkumpulan untuk Pemilu...

Perludem Kritik Sekretariat DKPP di Bawah Kemendagri

Thursday, 21 Nov 2019 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengkritik kesekretariatan dan anggaran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). DKPP merupakan penyelenggara pemilu...

Perludem Dorong Mekanisme Pembiayaan Parpol oleh Negara

Friday, 15 Nov 2019 01:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya mekanisme pembiayaan partai politik (parpol) oleh negara. Pembiayaan yang berasal dari negara kepada parpol diharapkan menekan biaya politik tinggi...

Pilkada Langsung atau tidak, Perludem: Parpol Harus Berbenah

Tuesday, 12 Nov 2019 19:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mengatakan permasalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan selesai jika partai politik (parpol) tidak membenahi diri. Pelaksanaan pilkada tak langung...

Perludem: Pilkada Langsung Masih Cocok di Indonesia

Monday, 11 Nov 2019 05:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) meyakini pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung masih cocok diimplementasikan di Indonesia. Pilkada langsung pada pemilihan 2004 lalu dipilih sebagai solusi mengatasi maraknya...

Pilkada Langsung Boros, Apa Kabar Mahar Politik?

Monday, 11 Nov 2019 05:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) menanggapi wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengkaji ulang pelaksanaan pilkada langsung karena biaya politik yang tinggi. Pilkada langsung diimplementasikan...

Perludem Nilai Pilkada oleh DPRD Bentuk Kemunduran

Saturday, 09 Nov 2019 18:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramdhanil, mengatakan, usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kembali dilakukan oleh DPRD merupakan logika yang melompat. Selain itu, usulan...

Bawaslu Jabar akan Awasi Politisasi Birokrasi di Pilkada

Friday, 08 Nov 2019 02:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menyoroti adanya potensi politisasi dalam birokrasi menjelang Pilkada Jabar 2020. Perlu diketahui, ada delapan daerah di Jabar yang akan melangsungkan pemilu, yakni...

Parpol Ditagih Komitmen Berantas Korupsi Lewat UU Pilkada

Tuesday, 05 Nov 2019 18:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu (Perludem) menagih komitmen partai politik untuk menghadirkan kader yang maju calon kepala daerah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen itu...

Perludem Usul Pilkada DKI pada 2022

Tuesday, 05 Nov 2019 14:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar dapat digelar pada tahun 2022. Berdasarkan aturan pilkada DKI berikutnya berlangsung di 2024.

KPU Atur Batas Usia Petugas KPPS di Rancangan PKPU Pilkada

Monday, 04 Nov 2019 16:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi syarat usia panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dan kelompok penyelenggara pemilihan suara (KPPS) minimal 17 tahun dan maksimal 60 tahun. Hal...

Minimal Jumlah Dukungan Calon Independen Sebesar 7,5 Persen

Thursday, 31 Oct 2019 18:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Tahapan penyerahan syarat bagi calon perseorangan atau independen di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tiga kabupaten di DIY yakni Sleman, Bantul dan Gunungkidul, dilakukan lebih...

Pasang Baliho Sebelum Pencalonan Pilkada tak Bisa Dijerat

Thursday, 31 Oct 2019 12:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA -- Ketua Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Partisipasi Masyarakat KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan, belum ada pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada 2020 mendatang. Pilkada...

Keunggulan Menteri dari Kalangan Profesional

Saturday, 19 Oct 2019 10:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menilai, figur menteri dari kalangan profesional akan lebih berani mengambil keputusan. Selain itu, berani mengeksekusi sebuah kebijakan yang...

Pengamat Sarankan Wakil Menteri dari Profesional

Friday, 18 Oct 2019 20:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Direktur Indostrategi Arif Nurul Imam mengatakan, selain harus memilih figur menteri yang profesional, yang tak kalah penting Presiden Jokowi juga harus memilih wakil menteri pada sejumlah kementerian...