REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menyampaikan beberapa catatan kepada KPU dan Bawaslu untuk diantisipasi menjelang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. Ia mengatakan terdapat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menilai Pemilihan Presiden Amerika Serikat (Pilpres AS) memperlihatkan gerakan politik warga yang sangat baik. Menurut dia,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Titi Anggraini mengatakan, sosialisasi kotak kosong atau kolom kosong pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan satu pasangan calon (paslon) atau calon tunggalboleh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyampaikan beberapa problematika berulang dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sisi proses. Permasalahan proses penyelenggaraan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni menilai kebutuhan terkait hadirnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perludem) pilkada mendesak. Hal tersebut menyusul keputusan pemerintah tetap...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Undang-Undang tentang Pilkada sebenarnya tidak mengatur eksplisit penyelenggaraan konser musik sebagai bentuk kampanye. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, konser musik...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan Pemilu Presiden 2024 akan sangat bagus. Karena diprediksi akan melahirkan tokoh-tokoh politik alternatif."Sangat bagus...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilihan Umum dan Demokrasi (Perludem) Titi Angraini mengkritisi jadwal Pemilihan Umum Presiden RI dan pemilihan kepala daerah berlangsung serentak pada tahun 2024. Menurut Titi,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyarankan agar tahapan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 baru dimulai kembali setelah Indonesia melewati fase puncak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, keputusan penundaan pemungutan suara Pilkada 2020 menjadi 9 Desember 2020 dengan catatan bisa menyesuaikan dengan masa darurat bencana nasional Covid-19,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) menyarankan agar penyelenggaraan hari pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 sebaiknya ditunda setidaknya pada pertengahan 2021. Menurut dia, pertengahan tahun depan...

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tak digelar bersamaan dengan pemilihan umum (pemilu) 2024. Berdasarkan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi dan Pemilu (Perludem) mengatakan permasalah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak akan selesai jika partai politik (parpol) tidak membenahi diri. Pelaksanaan pilkada tak langung...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Demokrasi untuk Pemilu (Perludem) menagih komitmen partai politik untuk menghadirkan kader yang maju calon kepala daerah bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Komitmen itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) mendorong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta agar dapat digelar pada tahun 2022. Berdasarkan aturan pilkada DKI berikutnya berlangsung di 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Figur yang akan mengisi kursi pimpinan Komisi II DPR diharapkan mempunyai visi yang jelas dalam menata politik dalam negeri yang kuat. Hal ini menjadi harapan para...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendorong adanya perbaikan regulasi untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu aturan yang bisa diterapkan berupa kewajiban bagi partai...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan meski jumlah caleg perempuan yang terpilih meningkat dalam pemilu, tetapi tida bisa dari unsur politik kekerabatan....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya sekitar 2022-2023. Akan tetapi, pemilihan kepala daerah (pilkada) tak bisa langsung dilaksanakan karena akan dilakukan serentak pada pemilihan umum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan diperlukan revisi UU Pilkada sebelum menerapkan rekapitulasi secara elektronik (rekap-el). Sebab, dia menilai UU Pilkada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, menilai, penerapan rekapitulasi elektronik (rekap-el) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus dilakukan secara bertahap. Namun, kata dia, inisiasi untuk melakukan rekap-el...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan pemilihan umum menjadi serentak secara nasional dan lokal. Pemisahan pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019, kata...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peserta pemilu seperti calon legislatif juga memiliki tanggung jawab mencopot alat peraga kampanye (APK) memasuki masa tenang 14-16 April 2019. Pencopotan APK bukan hanya pengawas pemilu dan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pemilu yang konstitusional harus menjamin hak pilih setiap warga negara. Sayangnya UU Pemilu belum...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu RI menjalin kerja sama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia (Mafindo). Kerja sama ini untuk memberikan pendidikan pemilih,...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menuturkan penegakan hukum harus bekerja pada hak pilih masyarakat yang di mobilisir untuk memilih pasangan tertentu pada Pemilu 2019. Titi mengatakan negara...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan potensi suhu politik nasional memanas selama masa kampanye Pemilu 2019. "Kampanye yang melahirkan polarisasi dapat memanaskan suhu politik," ujar...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengimbau pengguna media sosial (medsos) untuk menjauhi hoaks dan ujaran kebencian. Sebab, jika ujaran tersebut bertemu dengan...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menuturkan kedaulatan memilih bagi para pemilih di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bisa terwujud jika tidak ada hoaks....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi meminta seluruh pihak mewaspadai penggunaan hoaks dan politik transaksional sebagai jalan pintas memenangi Pemilu 2019. Jalan pintas tersebut biasanya dilakukan kandidat...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai saat ini waktunya melihat komitmen partai politik (parpol) terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang tagar dinilai sebagai gerakan para pendukung yang lebih menonjolkan sentimen emosional dan membuat kegaduhan di ruang publik. Pagar tagar yang dimaksud, yakni #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Direktur Eksekutif...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus proaktif menelusuri dan menindaklanjuti dugaan pemberian mahar politik oleh cawapres Sandiaga Uno kepada PAN dan PKS. Kabar ini diutarakan Wakil Sekretaris Jendral...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan umum (Pemilu) 2019 dinilai akan menjadi pertarungan luar biasa bagi partai politik (parpol) karena berlakunya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen. Angka ambang batas itu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan jumlah calon kepala daerah (cakada) perempuan dalam Pilkada 2018 yang memiliki program pro perempuan masih...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai kehadiran poros ketiga pada Pemilu Presiden 2019 membuat pemilih memiliki banyak alternatif kandidat pemimpin. "Prinsipnya adalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, KPU harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajarannya di daerah. Ini mengingat sudah tiga keputusan KPU terkait...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyak masyarakat enggan mengikuti pilkada ketika hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah. Hal itu disampaikam Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini....

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Awal 2018 KPU akan mulai menyeleksi jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota. KPU akan melakukan proses penggantian anggota pada periode Mei sampai Desember tahun 2018 di...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengungkapkan indeks status demokrasi di Indonesia relatif lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan...

Foto: Tahta Aidilla/Republika                     Relawan seperti Teman Ahok ini bisa dikatakan political action committee (PAC) seperti di Amerika? Kalau menurut saya iya, karena ada relasi dengan calon. Kalau yang nggak...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wacana pengajuan sengketa hasil Pilkada serentak mulai bermunculan dari sejumlah pasangan calon meski rekapitulasi suara masih berlangsung. Namun nampaknya, tidak semua hasil Pilkada dapat ditangani oleh...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif  Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, jika ada calon bupati (cabup) tersandung hukum sebaiknya kepersertaannya dikaji ulang, karena berpotensi konflik pascapemilihan.Misalnya,...

                    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Apa pendapat Perludem tentang putusan MK? Antara aklamasi dan kontestasi ada tiga pilihan. Kalau calon tunggal ini, sesuai yang ada sekarang, mengikuti keputusan KPU untuk menunda pilkada;...

                    Pendaftaran calon independen untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2015 sudah ditutup pada Senin (15/6) lalu. Berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada 156 bakal calon kepala daerah yang hendak...

                      Apa komentar Perludem melihat per soalan pilkada serentak yang mencuat saat ini? Ketika pembahasan revisi UU Pilkada kita sudah sampaikan dua alasan utama ke napa pilkada serentak perlu...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pembatasan Dana Kampanye menggunakan formula yang dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) justru menghasilkan dana kampanye yang lebih besar dibandingkan Pilkada...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai pembatasan dana kampanye yang tengah dirancang Komisi Pemilihan Umum (KPU) justru tidak sesuai dengan semangat pembatasan biaya dan dana kampanye...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Demokrasi Indonesia (Perludem) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta supaya lembaga itu kembali menangani perkara sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada). "Tujuan kami datang kemari adalah...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penenetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional hingga dua pekan ke depan. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini...