REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengkritisi kebijakan impor raw sugar dan kinerja BUMN farmasi. Ia mendesak pemerintah memberikan kuota impor raw sugar untuk BUMN pemilik pabrik gula sesuai kapasitas pengolahan dari raw sugar menjadi gula kristal putih (GKP), atau biasa disebut proses rafinasi. Langkah tersebut sudah seharusnya dilakukan Pemerintah sejak dulu.
"Saat ini kapasitas pengolahan raw sugar menjadi GKP oleh BUMN mencapai sekitar 400 ribu ton per tahun atau 10 persen dari total impor raw sugar yang mencapai 4 juta ton per tahun," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam pesan singkatnya, Kamis (23/7).
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, kata Amin, kebutuhan gula untuk industri dan rumah tangga mencapai 6 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 2 juta ton per tahun. Amin juga mendesak pemerintah memberikan kepastian besaran kuota impor gula untuk BUMN pemilik pabrik gula paling lambat di awal tahun.
Hal itu, lanjut Amin, untuk memberi kesempatan kepada BUMN bisa menyiapkan sarana proses rafinasi raw sugar menjadi GKP. Ia pun meminta Kementerian BUMN dan Kementerian Perdagangan membuat kesepakatan bersama terkait kepastian kuota itu. Amin juga mengingatkan pentingnya revitalisasi pabrik gula secara menyeluruh.
"Mulai manajemen sampai sarana prasarana produksi. Pabrik dengan peralatan kuno tidak akan efisien. Diperlukan revitalisasi pabrik-pabrik gula," tegas Amin.
Selain itu, Amin juga mendesak manajemen PTPN agar menjadikan petani mitra strategis dan mendorong mereka menjadikan komoditas tebu menjadi pilihan pertama mereka. Amin minta holding PTPN berupaya keras mencukupi kebutuhan gula dengan berbagai langkah strategis, baik yang terkait dengan produktifitas lahan (on farm) hingga perbaikan sarana produksi (off farm).
"Pemberdayaan petani tebu penting agar bahan baku untuk pabrik gula bisa terpenuhi sekaligus mengurangi ketergantungan impor," tutur Amin.
