Monday, 15 Zulqaidah 1441 / 06 July 2020

Monday, 15 Zulqaidah 1441 / 06 July 2020

DPR RI Kritik Rencana Pemerintah Buka Sekolah Saat Pandemi

Ahad 31 May 2020 07:59 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Hiru Muhammad

Petugas keamanan mencuci tangan di wastafel kreasi sekolah yang menggunakan tenaga surya di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (30/5/2020). Sejumlah persiapan dilakukan SMKN 26 Rawamangun dalam rangka pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dengan standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Petugas keamanan mencuci tangan di wastafel kreasi sekolah yang menggunakan tenaga surya di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur, Sabtu (30/5/2020). Sejumlah persiapan dilakukan SMKN 26 Rawamangun dalam rangka pelayanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 dengan standar protokol pencegahan penyebaran COVID-19.

Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Pembukaan sekolah di saat pandemi sama dengan mempertaruhkan nyawa generasi penerus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani Heryawan mengkritik rencana pemerintah membuka kembali sekolah di tengah pandemi Covid-19 sebagai ketergesaan yang berbahaya.

Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi pertaruhan besar bagi keselamatan generasi penerus bangsa di masa depan."Pembukaan sekolah di saat pandemi sama saja dengan mempertaruhkan nyawa generasi penerus bangsa," kata Netty dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).

Dirinya menjelaskan bahwa transmisi Covid-19 belum terkendali. Kasus baru masih terus terjadi, dan kurva juga belum melandai."Saya keberatan jika anak-anak seperti  dijadikan kelinci percobaan untuk menguji kebijakan pemerintah," kata wakil ketua fraksi PKS tersebut.

Ia menilai kekhawatiran tersebut wajar mengingat penularan Covid-19 kepada anak-anak Indonesia tergolong cukup tinggi. Sebagaimana rilis resmi yang disampaikan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 18 Mei 2020, bahwa tak kurang dari 584 anak dinyatakan positif mengidap Covid-19 dan 14 anak di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, jumlah anak yang meninggal dunia dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 berjumlah 129 orang dari 3.324 anak PDP tersebut. "Atas nama  kecintaan, kepedulian  dan keberpihakan terhadap masa depan generasi bangsa, saya minta tunda kebijakan ini," katanya.

Netty juga meminta pemerintah belajar dari negara lain seperti Perancis dan Korea Selatan. Ketika membuka kembali sekolah, sebanyak 70 kasus baru ditemukan di Perancis. Sementara di Korea Selatan ditemukan ada 79 kasus baru. "Apa kita ingin seperti itu juga, Janganlah  coba-coba kebijakan yang  pertaruhannya adalah nyawa," katanya.

Apalagi,  berdasarkan laporan KPAI baru ada 18 persen sekolah yang siap dengan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Sementara 80 persen lebih lainnya dinilai tidak siap."Ini membuktikan  pembukaan sekolah saat ini berbahaya dan penuh pertaruhan, bahkan banyak orangtua yang khawatir jika pembukaan sekolah tetap dipaksakan," kata Netty.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA