REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Alhabsyi menyayangkan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II B Sorong, Papua Barat, Rabu (22/4) malam. Ia menilai seharusnya hal seperti tidak boleh terjadi.
"Perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana. Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggungjawabkan," kata Aboebakar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/4).
Dari kabar yang beredar, dirinya mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan kecemburuan karena adanya program asimilasi. Oleh karena itu ia mendorong agar hal tersebut dilakukan pendalaman,
"Memang kita menderangar beredar informasi adanya tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. Apakah hal seperti ini yang juga menjadi latar belakang kejadian tersebut, kita perlu cek," ujarnya.
Politikus PKS itu juga berharap Dirjen Pemasyarakatan turun tangan untuk melakukan audit agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain. Ia menuturkan fraksi PKS sudah mengusulkan adanya Komisi Pengawas Pemasyarakatan, yang fungsinya menjamin pemenuhan hak hak warga binaan sehingga dapat mencegah kejadian seperti ini.
"Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas," jelasnya.
Sebelumnya kericuhan terjadi di Lapas Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Rabu (23/4). Ratusan warga binaan Lapas Sorong menuntut mendapatkan asimilasi, agar bisa bebas lebih cepat. Kepala Lapas Sorong Nunus Ananto yang dikonfirmasi mengatakan aksi yang dilakukan oleh 335 warga binaan tersebut bertujuan agar mereka dibebaskan. Saat ini situasi di Lapas Sorong sudah aman. Petugas Lapas melakukan pendekatan persuasif dengan narapidana tersebut agar kembali ke kamar masing-masing.
