BPOM Diminta Lebih Tingkatkan Pengawasan Rutin

Kamis , 15 Jun 2017, 16:17 WIB
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sumatera Barat
Foto: DPR RI
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Sumatera Barat

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Muhammad Iqbal berharap agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini menjadi garda terdepan untuk mengawasi makanan-makanan yang beredar di pasar. Ia juga meminta agar kordinasi antara pemerintah daerah dan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang beredar di pasar agar terjamin kesehatannya.

Makanan-makanan seperti ikan, sayuran dan jajanan pasar apalagi dalam bulan Ramadhan sangat banyak jajanan pasar yang beredar di masyarakat. “Tanpa adanya pengawasan rutin, akan banyak kita temui makanan yang tidak sehat beredar di masyrakat. Apalagi bulan Ramadhan seperti ini banyak pedagang makanan musiman yang berjualan," ujar Muhammad Iqbal di sela-sela pertemuan dengan Kepala Balai Besar POM Padang Zulkifli, Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit di kantor BPOM Padang. Jumat (9/6) lalu.

Lebih lanjut politikus PPP ini meminta sarana dan prasarana penunjang harus ditingkatkan, seperti laboratorium , kemudian SDM nya harus ditingkatkan. Yang terpenting menurutnya adalah kordinasi lintas sektoral antara BPOM dengan dinas terkait.

“Tanpa kordinasi saya kira mustahil langkah-langkah yang diinginkan tercapai. Untuk pengawasan di Sumbar sendiri sudah maksimal, sudah melakukan langkah-langkah yang penting . Seperti razia rutin makanan dan juga pengawasan rutin ke lapangan," katanya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi IX Imam Suroso bahwa kordinasi BPOM Sumbar sudah berjalan baik antara pusat, provinsi, maupun kabupaten kota  hanya saja perlu di tingkatkan.

"Untuk sementara ini hanya berjalan normatif saja, harus bisa lebih keras lagi dalam menindak, karena ini kaitannya dengan nyawa masyarakat," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Lebih lanjut Imam juga menginstruksikan kepada BPOM Pusat untuk berkordinasi dengan balai besar POM yang ada di setiap Provinsi untuk pro aktif dalam menangani makanan dan obat-obatan impor. Menurutnya BPOM Provinsi Sumbar  harus sudah mulai aktif untuk menangani masalah ini, jangan sampai rakyat sakit karena adanya makanan yang tidak sehat dan obat-obatan yang sudah kedaluwarsa.

“Saya meminta pemerintah Provinsi Sumbar lebih ketat, lebih serius dalam menangani masalah ini. Karena jika dibiarkan bisa membahayakan kesehatan masyarakat, apalagi saat ini bulan Ramadhan harus lebih hati-hati dalam mengawasi makanan yang tidak layak konsumsi.’’ ujarnya.