Komisi IV Minta Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Pangan

Jumat , 02 Jun 2017, 14:43 WIB
Kunjungan kerja meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah,  Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).
Foto: dpr
Kunjungan kerja meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG --  Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhy Prabowo meminta pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan.  Hal ini mengingat selalu ada fenomena harga komoditas bahan pokok yang cenderung tinggi setiap menjelang bulan Ramadan, Idul Fitri dan hari-hari besar keagamaan lainnya.  Namun dilain sisi, lonjakan harga kebutuhan bahan pokok justru tidak membawa keuntungan bagi para petani.

 

"Dari pantauan kami harga di pasar sudah meningkat seperti bawang merah dan cabe naiknya lumayan,  yang ekstrem sekarang bawang putih. Nah,  kami ingin melihat benar peningkatan yang luar biasa ini dinikmati oleh petani. Ternyata tidak,  harga di petani begitu-begitu saja bahkan ada yang dibawah HPP, ini kan lucu," kata Edhy, saat meninjau ladang bawang di Desa Alam Endah,  Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (30/5).

Edhy menambahkan, lebarnya disparitas harga pada level petani dan konsumen disebabkan tata kelola pangan yang masih buruk. Ia mengatakan, pemerintah masih menyuplai kebutuhan bawang putih dengan impor hingga 95 persen. Padahal letak geografis Desa Alam Endah merupakan tempat terbaik untuk  budidaya bawang putih. "Ini bukti bahwa kita mampu melakukan produksi khususnya di sektor pertanian," kata Politikus Partai Gerindra ini.

 

Selain itu, Edhy juga mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki tata kelola distribusi pangan sehingga harga di pasar tetap stabil. Menurutnya,  pemerintah tidak boleh kalah dengan siasat kelompok tertentu yang dengan sengaja mengambil keuntungan sepihak dari keadaan ini. Apalagi, kata Edhy, negara sudah memberikan izin impor Rp 500 ribu ton, tapi harga bawang putih tidak mampu diatur.

 

Oleh karena itu untuk mengatasi fenomena lonjaknya harga bawang ini, ia meminta kepada seluruh kementerian terkait untuk saling berkordinasi dalam melakukan pengawasan. Bahkan perlu melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pasar yang terindikasi melakukan pembatasan pasokan ke pasar.

Di sela-sela peninjauannya, Edhy juga komitmen akan mendorong alokasi anggaran ke sektor pertanian, salah satunya Kabupaten Bandung ini. Sehingga bisa kembali bangkit menjadi sentra produksi bawang putih dengan luas areal tanaman mencapai 1.000 hektar. Pada tahun 1980-an Kabupaten Bandung dikenal sebagai sentra penghasil bawang putih yang bisa menghasilkan 30 ton bawang putih dalam sehari. Oleh karena itu,  pemerintah dan petani setempat menyambut baik gagasan ini.  

"Hanya saja,  mereka meminta kejelasan Harga Pokok Pangan (HPP)  harus segera dibuat agar petani antusias dalam membudiyakan bawang putih," kata dia.