REPUBLIKA.CO.ID, BAUBAU -- Anggota Komisi IX DPR RI, Tina Nur Alam, mengatakan, kesadaran masyarakat untuk ber-KB sudah terbilang tinggi. Namun, sulitnya akses masih menjadi kendala utama partisipasi masyarakat untuk menjadi peserta program keluarga berencana (KB).
''Inilah yang kemudian dianggap menjadi penghambat naiknya kepesertaan ber-KB di daerah-daerah terpencil seperti di kepulauan di Sultra," kata Tina saat mengisi acara talk show tentang komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kreatif wilayah khusus di Baubau, Sulawesi Tenggara, Ahad (7/5).
Kegiatan yang mengangkat tema "peran tim penggerak PKK dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan kekuarga (KKBPK)'' ini dihadiri wali Kota Baubau, AS Thamrin; kepala BKKB Sultra, Ali Ismail; dan Ketua DPRD Baubau, Roslina Rahim. Acara diikuti sedikitnya 250 orang dari berbagai kalangan, seperti tenaga lapangan KB, penggerak masyarakat, dan keluarga peserta KB.
Tina yang merupakan ketua PKK Sultra tersebut mengapresiasi kegiatan talk show tersebut, karena banyak melibatkan PKK dan sesuai dengan salah satu dari 10 program PKK.
Sementara, As Thamrin mengatakan salah satu tugas pemerintah yakni menyangkut pengendalian penduduk yang diharapkan program ini lebih terarah dan sinergis bersama BKKBN. Ali Ismail pun mengakui, BKKBN tidak bisa bekerja sendirian dalam menyukseskan program KKBPK.
''Kami butuh dukungan berbagai pihak mulai pemerintah dan PKK yang mempunyai elemen sampai tingkat paling bawah,'' kata Ali. "Tujuan kegiatan ini meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam mendukung kelembagaan keluarga kecil untuk wujudkan keluarga sejahtera.''
