REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Antarparlemen DPR (BKSAP) DPR RI mendesak organisasi perdagangan dunia (WTO) untuk lebih fleksibel dan pragmatis dengan mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasikan pembangunan di negara mereka. Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf mengatakan meski memiliki kepentingan yang berbeda antara anggota WTO, dia mengharapkan anggota WTO dapat menunjukkan fleksibilitas dan pragmatis, serta mengutamakan kebutuhan negara berkembang untuk mengakselerasi pembangunan.
Dia juga meminta komitmen seluruh negara-negara anggota terhadap keputusan MC-10 di Nairobi lalu. Pada kesempatan tersebut, DPR RI menyambut baik diimplementasikannya Trade Facilitation Agreement (TFA) sejak 22 Februari 2017. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua BKSAP menyampaikan, Perkembangan tersebut membuktikan bahwa walaupun sulit untuk mencapai kesepakatan dalam forum multilateral, WTO mampu memberikan perubahan.
Dia menambahkan, soal public stockholding harus menjadi salah satu deliverables dalam MC-11 mendatang, sesuai mandat informal meeting di Oslo pada Oktober tahun lalu. “Isu pertanian merupakan bagian tak terpisahkan dari Bali Package. Jangan sampai isu ini dianggap sebagai tradeoff untuk negosiasi lain,” ujarnya, dalam pertemuan Steering Committee of the Parliamentary Conference on the WTO (SC PC WTO) ke-38 di Brussels, Belgia (9/3(.
Delegasi Indonesia yang hadir yaitu Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Yoseph Umar Hadi. Anggota Steering Committee ini terdiri dari 30 perwakilan parlemen anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Parlemen Eropa.
