REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG -- Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta pemerintah fokus untuk membenahi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Sebab, di banyak daerah masih banyak ditemui sarpras yang kurang memadai, sehingga memerlukan perbaikan.
Demikian dikemukakannya usai meninjau beberapa sekolah di Lampung Timur, Lampung, pekan lalu. Sekolah yang ditinjau dalam rangka kunjungan kerja Komisi X DPR ini diantaranya SDN 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMPN 2 Batanghari Nuban, dan SMAN 1 Sukadana.
DPR Janji Tindaklanjuti Aspirasi Gubernur Lampung Soal Pendidikan
“Setelah mengunjungi tiga sekolah ini, saya melihat tiga hal penting. Pertama, masih adanya kekurangan dari sisi infrastruktur, kurang fokusnya pada pemeliharaan mutu pendidikan, dan ada permasalahan dari sisi akses,” kata Reni.
Reni menilai, SDN 1 Tulus Rejo dari dari sisi guru dan kurikulum sudah cukup memadai. Sekolah yang telah berdiri dari tahun 1960 ini tetap menggunakan Kurikulum KTSP. Sehingga, sisi standar nasional pendidikan, terkait dengan kurikulum dan guru sudah terpenuhi.
“Tetapi gedung sekolahnya sudah sangat tidak memadai. Bangunan sudah sangat lama, karena dibangun pada 1960. Dan hingga sekarang sekolah itu belum direvitalisasi,” kata dia.
Sementara untuk SMPN 2 Batanghari Nuban, Reni melihat ada yang mubazir dalam penggunaan gedung. Karena dari lebih dari lima ruang kelas yang ada, hanya terisi 3 ruang kelas. Menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya regrouping dalam rombongan belajar (rombel).
“Jadi sebaiknya sekolah ini di re-grouping dengan sekolah di sekitarnya. Sehingga gedung yang ada itu bisa digunakan untuk sekolah lainnya, misalnya untuk tingkat SMK. Apalagi lahan kosongnya juga masih cukup luas,” kata Reni.
Untuk SMAN 1 Sukadan, Reni mengkritisi laboratorium komputer yang sudah ketinggalam zaman. Akibatnya, sekolah tidak dapat menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Padahal, sekolah ini juga terletak di ibukota kabupaten.
“Sekolah ini berada di jantung ibu kota kabupaten, dan SMA ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tahun depan SMA ini harus melaksanakan UNBK,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Melihat berbagai kondisi sarpras pendidikan di Lampung Timur yang cukup memprihatinkan, Reni meminta adanya perhatian dari Pemerintah Daerah, agar fokus terhadap proses pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan, sepenuhnya ada di Pemerintah Daerah.
“Saya kira hal ini harus menjadi fokus perhatian kita. Kenapa demikian, karena sebagus apapun proses pembelajaran, dan sebaik apapun kurikulum diberikan, jika sarpras penunjang ini tidak memadai, akan berefek tidak bagus,” khawatir Reni.
Ke depannya melalui Panja Sarana dan Prasarana Komisi X, ia akan merekomendasikan kepada pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebesar 70 persen untuk fisik dan 30 persen untuk mutu pendidikan, agar diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang sudah mendesak untuk diberikan bantuan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim mengakui pembangunan infrastruktur untuk pendidikan memang masih minim. Namun pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sarpras.
“Kami tidak kurang-kurang dalam mengusahakan, tapi memang butuh pembenahan, baik di SD maupun SMP. Meskipun SMA menjadi kewenangan provinsi, namun kami juga bertanggung jawab dalam menangangani SMA,” kata Bupati Lamtim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lamtim juga mengutarakan permintaan untuk menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, mengingat daerahnya membutuhkan lulusan siap kerja, jika tidak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
