REPUBLIKA.CO.ID, PENAJAM -- Rombongan Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, untuk melakukan peninjauan berbagai program pembangunan di daerah itu.
Kedatangan para wakil rakyat yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu disambut Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar dan Wakil Bupati Mustaqim MZ, serta sejumlah unsur Forpimda setempat.
Pada kesempatan itu, Bupati Yusran Aspar memaparkan berbagai program pembangunan yang telah dan akan dikerjakan di daerahnya. Termasuk salah satunya rencana pembangunan jembatan tol penghubung Kabupaten Penajam Paser Utara-Kota Balikpapan.
Menurut Yusran, proyek pembangunan jembatan dengan skema konsorsium yang melibatkan Pemkab Penajam Paser Utara, Pemerintah Kota Balikpapan dan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta PT Waskita Karya itu, rencananya dikelola dengan pola tol yang dibiayai swasta.
"Dalam kajian, seluruh tahapan pembangunan jembatan tol di atas Teluk Balikpapan itu tidak ada masalah dan layak secara teknis, ekonomi dan finansial," jelasnya.
Bahkan, tambah Yusran, perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Perhubungan juga sudah rampung.
"Saat ini sedang disusun analisa dampak lingkungan atau amdal, serta letak dan tapak bangunan sudah disampaikan kepada Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), sehingga nanti BPJT yang menyampaikan kepada Gubernur Kaltim," katanya.
Namun, bupati juga meminta bantuan Komisi VII DPR RI untuk mengomunikasikan proyek itu dengan PT Pertamina (Persero) terkait jalan masuk ke jembatan tol yang nantinya akan melewati lahan milik BUMN tersebut.
"Panjangnya jalan masuk ke jembatan penghubung itu sekitar 100 meter dengan lebar 50 meter," imbuh Yusran.
Pemkab Penajam Paser Utara berharap ada persetujuan pinjam pakai atau hibah dari Pertamina, jika amdal, izin letak dan tapak bangunan sudah selesai, sehingga proyek pembangunan jembatan tol bisa secepatnya dilelang.
Menurut Yusran, banyak investor yang berminat ikut serta dalam proyek jembatan tol Penajam-Balikpapan itu.
Menanggapi penjelasan itu, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menganjurkan pemerintah daerah mengajak PT Pertamina ikut dalam konsorsium pembangunan jembatan tol tersebut.
"Ajak Pertamina untuk ikut dalam konsorsium, nanti tinggal menghitung berapa nilai aset Pertamina yang terkena proyek pembangunan jembatan itu," ujarnya.
