REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu serius dalam mengelola energi terbarukan seperti energi panas bumi. Selain potensi energi panas bumi yang melimpah, juga ramah lingkungan serta sangat murah.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan dibutuhkan BUMN baru yang khusus mengurusi panas bumi.
Menurut Azam, selama ini eksplorasi panas bumi seperti sengaja dipersulit, sehingga tidak serius digarap. Akhirnya, asing masuk untuk mengambil alih. Ini tak boleh terjadi, mengingat energi yang satu ini punya proyeksi yang sangat menjajikan secara ekonomi bagi negara.
“Pembentukan BUMN baru di bidang panas bumi harus didukung dengan politik anggaran yang memadai. Ini murah dan menjadi energi terbarukan yang dicari-cari. Tapi, ketika energi ini ada di depan mata, malah dilupakan,” ujar Azam, Rabu (16/11).
Energi panas bumi sebenarnya sudah dikelola oleh Pertamina dan PLN lewat perusahaan Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT. Geo Dipa Energi. Namun, ungkap Azam, semuanya tidak jalan. Kini, PLN malah ingin membeli PGE milik Pertamina. Namun, serikat pekerja PGE menolaknya.
“PLN ngurus yang ada di atas tanah saja tidak mampu. Ngurus PLTA juga tidak mampu. Apalagi mau ngurus yang ada di perut bumi. Lupakan PLN untuk urus panas bumi. Kita dorong Menteri BUMN untuk bentuk BUMN panas bumi. Inilah test case bagi pemerintah, kalau mau meningkatkan kedaulatan energi,” ujar Azam.
Ditanya seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk BUMN baru ini, Azam menjawab, biar pemerintah yang menghitung kebutuhan anggarannya.
