REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Anggota Komisi X DPR Laila Istiana menegaskan pemerintah hendaknya tidak membedakan kondisi sekolah di Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Hal itu diungkapkannya saat bersama Tim Komisi X DPR meninjau SMPN 22 Pontianak dan SMKN 1 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (21/10).
Berdasarkan informasi, konon terdapat 125 ribu sekolah baik sekolah dasar maupun menengah di Indonesia yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan yang mana kurang adanya perhatian dari pemerintah. Dia meminta pemerintah mengutamakan renovasi sekolah-sekolah yang rusak berat terlebih dahulu, setelah itu baru yang rusak sedang dan ringan.
“Ini kondisi di kota, di desa terutama di NTT masih banyak yang rusak berat dan memperihatinkan , maka dari itu Panitia Kerja Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Sarpras Dikdasmen) Komisi X DPR RI dibentuk agar ada pengawasan dari DPR RI untuk bantuan sekolah-sekolah di Indonesia,” kata dia.
Dalam kunjungan ini, tim menemukan adanya atap kelas ruang yang bocor, jalan lantai koridor yang miring, tembok yang retak dan beberapa konstruksi bangunan yang sudah memperihatinkan. Dia juga meminta dinas pendidikan untuk terus memperbarui kondisi sekolah. Hal ini penting agar dana rehabilitasi sekolah bisa tetap sasaran.
