REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Komisi IX DPR RI melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) apakah terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Tim Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR-RI dibawah pimpinan Dede Jusuf Muhajar Efendi bersama BPJS Ketenagakerjaan Manado dan Bitung diwakili oleh Umardin Lubis Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku menyambangi Kota Bitung Terkait tenaga kerja asing yang kewarganegaraannya kurang jelas.
"Tujuan kedatangan Komisi IX DPR RI adalah untuk melakukan pengawasan tenaga kerja asing baik dari segi kewarganegaraan dan perlindungan sosial tenaga kerja," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulut Januar Hermawan, Selasa (20/9).
Wali Kota Bitung M Lomban menjelaskan bahwa keberadaan tenaga kerja yang berstatus informal sesuai dengan data terakhir berjumlah 1492 orang, dimana setelah bekerja sama dengan Kemenkumham sudah ada 54 orang telah mendapatkan hak kewarganegaraannya. "Mereka yang belum mendapatkan hak kewarganegaraannya terkendala karena belum genap 5 tahun, sedangkan yang telah mendapatkan hak tersebut karena telah menetap lebih dari 5 tahun," kata Lomban.
Keberadaan tenaga asing formal di kota Bitung sekitar 80-orang, dan tersebar di beberapa perusahaan, namun yang paling banyak ada di perusahaan pengalengan ikan PT RD Pacific International sekitar 39 orang. Pada kesempatan itu pula Lomban menjelaskan tentang kesiapan Pemerintah kota Bitung dan BPJS Ketenagakerjaan menghadapi tenaga kerja asing baik dari segi program perlindungan Tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan juga menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal yang siap bersaing untuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
Disamping itu Lomban berharap bahwa setelah melihat langsung keberadaan kota Bitung dan mendapatkan informasi terkait ketenagakerjaan yang ada, dapat menjadi bahan evaluasi serta berkoordinasi dengan Kementerian terkait guna mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi khususnya masalah ketenagakerjaan.
