REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 telah disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu. Anggota Badan Anggaran DPR, Dony Ahmad Munir menilai RAPBN 2017 yang disusun pemerintah cukup optimistis. Dari sisi asumsi makro, terlihat bahwa ada kenaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi juga tetap rendah.
Meski demikian, kondisi makro ekonomi Indonesia yang kian membaik ternyata belum mampu mendorong perkembangan sektor riil dan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Menurut dia, dengan target inflasi yang menurun dan pertumbuhan yang cukup tinggi bisa menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara lebih cepat.
“Kalau target seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu bisa dicapai, tentu sebuah perkembangan yang menggembirakan bagi ekonomi kita. Sebab ekonomi global masih melemah, tetapi ekonomi kita justru masih meningkat. Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri, karena gejolak eksternal masih berpotensi mengganggu kinerja ekonomi kita,” katanya, Selasa (23/8).
Politisi asal Dapil Jawa Barat IX itu juga menekankan, RAPBN 2017 harus bisa menjadi instrumen fiskal untuk menekan kemiskinan dan pengangguran. Mengingat saat ini daya beli masyarakat terus merosot, terutama rakyat kecil seperti petani dan nelayan. Dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 juga menargetkan penerimaan negara sebesar Rp 1.737,6 triliun, atau lebih rendah dari target APBN 2016 yang sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari total target penerimaan tersebut penerimaan perpajakan sepanjang 2017, ditetapkan Rp 1.495,9 triliun, atau turun sebesar Rp 50,8 triliun dari target APBN 2016, yang sebesar Rp 1.546,7 triliun.
Sedangkan untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Jokowi mentargetkan Rp 240,4 triliun, atau diturunkan Rp 33,4 triliun dari target PNBP 2016 yaitu Rp 273,8 triliun. Untuk belanja negara dalam RAPBN 2017, pemerintah akan mengalokasikan sebesar Rp 2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 760 triliun.
Dony memandang ekonomi tahun depan tampaknya memberikan harapan lebih optimistis. Optimisme itu terlihat dari asumsi makro yang disusun pemerintah yakni pertumbuhan ekonomi dipatok sebesar 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 4,0 persen, nilai tukar rupiah dipatok Rp 13.300 per dolar AS, dan suku bunga SPN-3 bulan sebesar 5,3 persen. Kemudian, harga minyak internasional 45 dolar AS, lifting minyak 780 juta barel/hari, dan lifting gas 1,15 ribu barel setara minyak/hari.
